Politikus PDIP: Jangan Latah Komentari Vaksin Covid-19
FPKS dan Fraksi Demokrat menyoroti vaksinasi pada rapat paripurna DPR.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna pembukaan masa sidang III tahun sidang 2020-2021 dihujani interupsi soal vaksin. Anggota Komisi VI DPR Aria Bima berharap agar semua pihak tidak latah mengomentari vaksin dan vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat.
"Semoga kita tidak latah untuk saling berkomentar yang semakin membuat kondisi ini semakin membuat ketidakjelasan atau kepanikan masyarakat," kata Aria, Senin (11/1).
Politikus PDI Perjuangan tersebut meminta semua pihak, termasuk politikus, memberikan optimisme di tengah masyarakat agar pelaksanaan vaksinasi bisa berjalan dengan baik. Menurutnya, semua pihak sebaiknya membiarkan pihak-pihak yang berwenang seperti Kementerian Kesehatan, BPOM, dan MUI berbicara soal vaksin.
"Banyak hal-hal yang sebenarnya objektif vaksin ini yang mempunyai kompetensi untuk bicara seperti departemen kesehatan, BPOM, dan juga MUI, institusi inilah yang sebenarnya mempunyai kewenangan penuh untuk bicara objektif yang tentunya kita-kita di sini sebagai lembaga politik mengikuti apa yang menjadi kompetensi dari lembaga-lembaga ini," ucapnya.
Sebelumnya dalam interupsinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti soal vaksinasi yang menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. "Fraksi PKS menyampaikan pesan yang mendalam agar semua vaksin yang digunakan di Indonesia , satu, memenuhi seluruh tahapan uji kehalalan dan uji klinis secara tuntas dengan pendekatan berbasis ilmiah," kata Anggota Komisi IX Alifuddin, Senin (11/1).
Selain itu, vaksin juga diharapkan telah lulus uji klinis dan memenuhi kriteria aman berkhasiat serta bermutu untuk masyarakat yang akan divaksin. Kemudian Fraksi PKS juga berharap agar vaksin yang digunakan untuk vaksinasi telah mendapatkan izin EUA dari BPOM bekerja sama secara independen, transparan, dan penuh tanggung jawab dunia dan akhirat.
Alifuddin mengatakan, kriteria penerima vaksin harus dikategorikan secara penuh tanggung jawab dan berbasis indikator ilmiah yang melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan. "Fraksi PKS dalam hal program vaksinasi covid 19 meminta kepada pemerintah lebih bersungguh-sungguh memberikan dukungan penuh bagi pengembangan vaksin merah putih yang sudah mencapai 60 persen dari skala laboratorium," ujarnya.
Anggota Komisi IX Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid juga menyoroti positivity rate di bulan Januari 2021 yang mencapai 30,4 persen. Menurutnya, angka tersebut enam kali lipat dari standar yang ditentukan oleh WHO.
"Ini menunjukan bahwa bukan cuma di Indonesia, tapi di dunia pun hari ini kalau kita sudah katakan bahwa kita sekarang sudah kewalahan untuk menghadapi virus yang sangat menakutkan ini," kata dia.
Anwar juga mempertanyakan vaksin yang sudah didistribusikan ke daerah di tengah vaksin yang masih dilakukan uji klinis. Menurutnya, tidak heran jika vaksinasi kemudian mendapat penolakan dari masyarakat.
"Saya ingin menyampaikan kepada ibu pimpinan dan bapak-bapak pimpinan (DPR) semua, dapat menyampaikan kepada pemerintah kiranya sosialisasi tentang vaksin Covid-19 ini benar-benar dilaksanakan dengan serius, sehingga bisa efektif pelaksanaannya di lapangan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi negara yang sudah membeli vaksin tersebut," kata dia.