SBY: Vaksinasi Covid Harus Sukses, tidak Boleh Gagal

SBY mengatakan vaksinasi jadi harapan Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19

Instagram
Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, vaksinasi dapat menjadi harapan dan titik balik Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. Karenanya, pogram pemerintah yang menjadi gerakan nasional ini haruslah dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Baca Juga

Sebelum memulai vaksinasi, pemerintah perlu benar-benar merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakannya dengan baik. Sebab, memvaksin lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia tentu akan menemui sejumlah kendala dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Saya tak ingin berdebat tentang realistiknya berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi di negeri ini. Timelinenya juga seperti apa, yang penting segalanya mesti direncanakan, disiapkan, dan dilaksanakan dengan baik," ujar SBY lewat keterangan tertulis nya, Jumat (8/1).

Pemerintah akan menemui sejumlah tantangan dan kompleksitas selama proses vaksinasi, yang rencananya akan dimulai pada 13 Januari mendatang. Mulai dari faktor geografis, demografi, dan kesiapan infrastruktur kesehatan yang disebut SBY akan menjadi permasalahan tersendiri.

Di samping itu, pemerintah tentu harus menyiapkan anggaran yang besar untuk vaksinasi Covid-19 ini. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mengatakan bahwa vaksin akan diberikan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Ingat, keuangan negara dan ruang fiskal kita sungguh terbatas. Tentu negara tak bisa terus-menerus beruang, karena utang yang kian menggunung akan menambah beban ekonomi yang kini bebannya sudah sangat berat," ujar SBY.

SBY memberikan catatan kepada pemerintah, janji vaksin gratis untuk masyarakat harus ditepati. Kalau tidak, hal tersebut akan berdampak buruk dan menimbulkan kegaduhan yang berakibat pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Jika hal tersebut sampai terjadi, masyarakat akan panik, marah, dan kehilangan harapan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Keseluruhan program dan kebijakan penanganan pandemi juga dapat berujung kegagalan.

"Saya berpandangan bahwa sebenarnya pemerintah mampu untuk mengelola vaksinasi ini dengan baik. Syaratnya, lakukan menajemen krisis yang efektif serta bekerja siang dan malam, bukan business as usual," ujar SBY.

Terkait pemilihan vaksin, SBY menilai pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek hingga akhirnya memilih vaksin Covid-19 buatan SInovac. Namun sebelum proses vaksinasi, ada dua faktor yang harus dipenuhi, yaitu keamanan dan efektivitas,.

Pemerintah juga harus transparan memberikan penjelasan ihwal vaksin yang telah didatangkan ke Indonesia. Agar masyarakat paham dan tidak menimbulkan isu-isu miring yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

"Saya yakin rakyat Indonesia, termasuk saya, sangat berharap pemerintah dapat melakukan vaksinasi nasional ini dengan baik. Harus sukses dan tak boleh gagal, karena itulah jalan bagi pengakhiran pandemi di negeri ini," tegas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, pihak Istana Kepresidenan mengonfirmasi vaksin yang akan disuntikkan kepada Presiden Jokowi adalah produk Sinovac dari China. Vaksin bernama Coronavac ini sudah masuk finalisasi uji klinis tahap ketiga oleh PT Bio Farma dan tim dari Universitas Padjadjaran (Unpad). 

"Iya Sinovac," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono singkat, Selasa (5/1). 

Vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan pada Rabu (13/1) pekan depan. Heru mengatakan, tata cara pelaksanaan vaksinasi Covid-19 perdana di Tanah Air ini masih akan dibahas akhir pekan ini.

Istana Kepresidenan, Heru mengatakan, masih membahas mengenai siapa saja pihak yang akan divaksin berbarengan dengan Presiden Jokowi. Menurutnya, sebagai bentuk simbolis vaksinasi perdana, pihak yang akan disuntik vaksin bersama presiden bisa pejabat negara seperti menteri, tokoh publik, ataupun perwakilan masyarakat. 

"Jadi siapa saja mungkin ada perwakilan yang lain dan prosesnya kan nggak sembarang langkah langkahnya. Hari Jumat kita bahas siapa saja, dari perwakilan masyarakat, TNI nanti Jumlat dibahas," katanya. 

 

 

 

 
Berita Terpopuler