Legislator: Kebijakan PPKM Tepat 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin merespons kebijakan yang disampaikan pemerintah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali. Pemerintah kini telah mendistribusikan vaksin ke sejumlah daerah di Indonesia, program vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari MUI. 

Menurutnya, jika terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. "PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," kata Azis dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/12) . 

Karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM. Sehingga, PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus Covid-19.

Azis juga meminta, pemerintah daerah (pemda) wajib kooperatif dan mendukung PPKM serta menerbitkan peraturan pelaksana untuk menunjang kebijakan tersebut. Pemda juga diharapkan dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya. 

"Pastikan masyarakat untuk menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar," ujarnya.

Politikus Partai Golkar tersebut juga menegaskan bahwa instruksi kebijakan ini ditujukan terkhusus pada kepala daerah yang menerapkan PPKM. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk dapat bersama-sama dukung sepenuhnya program pemerintah untuk memerangi Covid-19. 

"Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, Semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus Covid-19," ungkapnya.