Pendapatan Asli Daerah Turun 17 Persen Sepanjang 2020

Pandemi menekan aktivitas perekonomian di daerah.

Kabupaten Pangandaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah (pemda) sepanjang 2020 hanya Rp 250,38 triliun. Jumlah tersebut menyusut 17 persen dibandingkan 2019, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas perekonomian di semua daerah.
Rep: Adinda Pryanka Red: Friska Yolandha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) seluruh pemerintah daerah (pemda) sepanjang 2020 hanya Rp 250,38 triliun. Jumlah tersebut menyusut 17 persen dibandingkan 2019, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menekan aktivitas perekonomian di semua daerah.

Baca Juga

PAD tahun lalu setara dengan 22,06 persen dari target total pendapatan daerah yang mencapai Rp 1.134,81 triliun. Meski PAD mengalami penurunan cukup dalam, total pendapatan APBD masih baik dengan penurunan lima persen. Khususnya disebabkan oleh percepatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terealisasi mendekati 100 persen.

"Pemda tetap bisa mendapatkan TKDD yang terealisir 99,8 persen dan oleh karena itu belanjanya relatif stabil," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Realisasi Pelaksanaan APBN 2020 secara virtual, Rabu (6/1).

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, pemerintah menganggarkan TKDD sebesar Rp 692,7 triliun. Hingga per 31 Desember, sebanyak Rp 691,4 triliun di antaranya sudah tersalurkan. Penyerapan TKDD tahun lalu lebih baik dibandingkan 2019 yang di level 98,3 persen.

 

Sementara itu, total belanja daerah pada tahun lalu diperkirakan mencapai Rp 1.088,7 triliun atau 100,94 persen dari pagu belanja daerah yang sudah ditetapkan dalam APBD hasil penyesuaian. Tingkat penyerapan ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2019 yang hanya 95,64 persen, atau terserap Rp 1.188 triliun dari pagu Rp 1.242 triliun.

Proyeksi kinerja belanja ini terutama memperhatikan pola belanja daerah yang belum berubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Polanya, belanja daerah cenderung melonjak pada Desember yang mencapai 25,36 persen dari total belanja.

Sri memberikan catatan khusus pada dana pemda yang masih banyak mengendap di perbankan. Jumlahnya mencapai Rp 218,6 triliun per November 2020. "Sebuah angka yang luar biasa besar. Ini menunjukkan masih ada pemda yang belum bisa mengeksekusi belanja, terutama untuk penanganan Covid-19," ucapnya.

Meski demikian, jumlah tersebut turun Rp 28,8 triliun atau 11,6 persen lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya maupun dari November 2019 yang sebesar Rp 238,8 triliun.

 

Merujuk pada tren tahun-tahun sebelumnya, simpanan pemda akan mengalami penurunan hingga ke titik terendah pada Desember. Hal ini menunjukkan, pemda biasanya menarik sebagian besar simpanan di perbankan pada kuartal keempat untuk dipergunakan dalam bentuk realisasi belanja.

 
Berita Terpopuler