PSBB Ketat Berlaku Lagi, Asosiasi Khawatir UMKM Terdampak
Sektor UMKM baru mau bangkit dan pulih.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menyatakan, pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, akan berdampak lagi ke Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan PSBB ketat pada 11 Januari hingga 25 Januari mendatang.
"UMKM baru mau bangkit dan pulih, tapi Covid-19 tambah meningkat terutama di Jawa dan Bali menjadi red zone. PSBB ketat pasti berdampak lagi ke UMKM, dengan turunnya omset karena dibatasi lagi hanya 25 persen orang yang bisa ngantor," ujar Ketua Umum Akumindo Ikhsan Ingratubun kepada Republika.co.id, Rabu (6/1).
Ia melanjutkan, banyaknya platform digital yang saat ini bisa membantu UMKM berjualan, tidak terlalu berpengaruh. Sebab menurutnya, berjualan lewat digital tidak maksimal dalam melayani pelanggan.
"Berjualan digital (hasilnya) hanya 15 sampai 20 persen dari total omset. Selain itu, dari 64 juta jumlah UMKM, baru sekitar 6 sampai 7 juta yang bisa masuk digital, jadi tidak bisa dipukul rata semua UMKM bisa atasi dampak PSBB dengan go digital," tutur Ikhsan.
Dirinya mengakui, kondisi saat ini memang serba salah. Di satu sisi, pemerintah memperketat PSBB karena angka Covid-19 terus naik, namun di sisi lain berdampak signifikan terhadap ekonomi.
"Maka saran kita, seharusnya tetap diberlakukan PSBB transisi namun ada pengawasan. Sebab, masyarakat Indonesia tidak cukup jika hanya imbauan protokol kesehatan," kata dia.
Ikhsan mengatakan, DKI Jakarta sebelumnya telah menetapkan PSBB transisi disertai pengawasan di berbagai lokasi rawan kerumunan, seperti di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan lainnya. Ia menilai, cara tersebut terbukti mampu mengurangi angka penyebaran Covid-19.
"Harusnya begitu lagi. Jadi jangan PSBB ketat, kalau PSBB ketat jam mall misal dibatasi sampai jam 7 malam, maka para pemain (pedagang) sore, habis kesempatan jualannya," tegasnya.