Pemajuan Demokrasi dan HAM Indonesia Dinilai Memburuk

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan mengalami kemerosotan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM) yang mengkhawatirkan. Sejumlah pegiat sipil dan hak asasi, serta para akademisi hukum meyakini, belum ada gambaran cerah di tahun mendatang  bagi pemajuan demokrasi, dan hak asasi dari sejumlah peristiwa pembungkaman, dan pengabaian yang dilakukan penguasa di tahun pertama  periode kedua kepemimpinan Jokowi.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid dalam diskusi daring ‘Evaluasi Akhir-Tahun Isu HAM Era Jokowi & Kekerasan Negara’ bikinan LP3ES, Rabu (9/12) menjelaskan, ada sejumlah peristiwa, maupun gerak politik sepanjang 2020 yang bisa menjadi indikator penilaian kualitas demokrasi dan HAM di Indonesia saat ini.

Pertama, kata dia, tentu dari sisi demokrasi yang mewajibkan pentingnya jaminan dari pemerintahan tentang kebebasan berpendat, dan berekspresi.

Kata Usman, banyak sekali aksi-aksi kebebasan berpendapat di masa sekarang, berujung pada pemidanaan, maupun penuntasan di luar ketidakpatutan. Sejumlah peristiwa tersebut, yang membenarkan sejumlah survei media massa, maupun lembaga masyarakat yang menyebutkan tingginya angka ketakutan masyarakat dalam berpendapat.

"Bahkan survei Indikator, menyebutkan hampir 70-an persen masyarakat Indonesia saat ini, gamang memberikan pendapat, maupun kritik terkait politik, maupun pemerintahan,'' kata Usman.

“Yang pertama, jelas kita melihat adanya kemunduran dalam soal kebebasan sipil ini,” ujar Usman lagi.

Kemunduran kedua, lanjutnya, pun terjadi dalam bidang politik. Pemerintahan Jokowi yang tak memberi ruang kepada kelompok oposisi elite dari partai politik, menciptakan garis oposisi jalanan yang berasal dari kalangan akar rumput, pun aktivis, termasuk mahasiswa-mahasiswa.

Akan tetapi, gelombang oposisi jalanan tersebut, pun mendapat reaksi keras dari pemerintah, berupa pembungkaman, dan pemanfaatan hukum untuk berlindung dari reaksi oposan.

“Yang kedua, pun kita melihat jelas, kita mengalami kemunduran dalam politik yang tidak memberikan ruang kepada opisisi di tingkat atas (elite partai), maupun oposisi yang muncul dari arus bawah yang juga mendapatkan reaksi represif,” terang Usman.

Usman mencontohkan, munculnya kantong-kantong oposisi seperti KAMI, maupun oposisi yang muncul karena sentimen keagamaan, seperti kelompok-kelompok Islam, pun mendapatkan stabilo merah bagi pemerintah lantaran cap sepihak dari penguasa, dan pihak nonnegara.

Usman Hamid juga menyoroti kemunduran demokrasi dan pemajuan HAM kini lantaran terbukanya panggung penguatan aktor keamanan dari Polri maupun TNI. Bahkan BIN.

Pemerintah, Usman nilai mendapatkan benefit, dari keberpihakan aktor-aktor utama keamanan tersebut untuk terlibat dalam krisis komunikasi antara masyarakat dengan penguasa terkait situasi sosial, hukum dan politik.

Bahkan aktor-aktor keamanan tersebut, terlibat sebagai perpanjangan tangan penguasa dalam menangkis kritis publik terhadap penguasa.

“BIN misalnya, kita tahu digunakan untuk afiliasinya dengan partai PDI Megawati. Kepolisian, juga kita lihat bagaimana aktifnya dalam memberikan dukungan kepada pemerintah. Dan TNI mengalami fenomena baru saat ini, ikut terlibat dalam masalah-masalah sipil, seperti penurunan baliho, dan penyidikan kepolisian terkait FPI,” terang Usman.

Menurut Usman, satu-satu kondisi demokrasi dan yang masih relatif dapat diandalkan, yakni hak warga negara ikut dalam partisipasi pemilihan.

Peneliti LP3ES Lya Anggraini dalam diskusi tersebut menjabarkan, Indonesia saat ini memang menjadi sorotan lembaga-lembaga pemerhati internasional, sebagai salah satu negara dengan tingkat kemorosotan terburuk dalam pemajuan demokrasi dan HAM.

Indonesia, pun mengalami degradasi dari daftar negara-negara demokrasi dan HAM. Lya mengacu pada Global Peace Index 2020 Vision of Humanity dari Institute for Economic and Peace yang meletakkan Indonesia sebagai negara yang merosot. “Indonesia turun enam angka pada rangking 49, dari 83 (negara),” begitu kata Lya.

Herlambang Wiratman, dari Pusat Studi Hukum dan HAM Universitas Airlangga, pun mengatakan serupa. Ia mengkritik pemerintahan dan aktor keamanan saat ini, yang tak lagi memberikan kebebasan dan otonomi bagi akademisi, dan kampus untuk menyampaikan kritik, maupun pendapat terkait politik, maupun situasi sosial.

Herlambang juga mencatat, banyaknya sejumlah kasus yang terjadi di lingkungan akademisi, yang berujung pada pemidanaan lantaran hanya memberikan pendapat, maupun kritik, ataupun ekspresi terkait situasi nasional. 

Pengalaman tersebut, kata Herlambang termasuk sejumlah kasus pembreidelan beberapa pers mahasiswa. Bahkan, kata dia, ada kasus pengungkapan dugaan korupsi yang dilakukan mahasiswa, namun mendapat reaksi skorsing, dan ancaman pidana.

Herlambang kemudian mengacu pada jurnal internasional, yang menyebutkan adanya situasi yang semakin suram dalam pemerintahan Jokowi pada tahun-tahun mendatang. Hal ini lantaran adanya pemanfaatan militer dan satuan keamanan, pun praktik intelijen dalam setiap kebijakan politik saat ini.

Herlambang mengambil kesimpulan tersebut, dengan mengacu pada jurnal  Greg Fealy (Jokowi in tech Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbaering State) yang mengatakan, Jokowi sengaja ataupun tidak sengaja memainkan militer, dan intelijen menjadi promotor dalam memperbesar dalam keterlibatan militern dan intelijen dalam ruang-ruang sipil.

"Dan yang memiliterkan politik untuk menekan masyarakat. Ini sebagai penanda bahwa sitauasi (demokrasi dan HAM Indonesia) akan semakin memburuk,” tegas Herlambang.