Kemunafikan Eropa: Peduli Palestina tapi Sayang Israel?
Eropa menampakkan kepedulian terhadap Palestina tapi lemah depan Israel.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON - Secara teori, Eropa dan Amerika Serikat berdiri di sisi yang sangat berlawanan dalam hal pendudukan Israel di Palestina. Pemerintah Amerika Serikat sepenuhnya menerima status quo tragis yang diciptakan 53 tahun pendudukan militer Israel, sementara Uni Eropa terus menganjurkan penyelesaian yang dinegosiasikan dan didasarkan penghormatan terhadap hukum internasional.
Dalam praktiknya, terlepas dari keretakan yang terjadi antara Washington dan Brussels, pada dasarnya hasil yang ditunjukkan, sama. Amerika Serikat dan Eropa adalah mitra dagang, pemasok senjata, serta pendukung politik terbesar Israel.
Seorang jurnalis dan Editor The Palestine Chronicle, Ramzy Baroud, dalam artikelnya menyebut salah satu alasan mengapa ilusi Eropa terlihat lebih adil telah dipertahankan begitu lama. Sebagian, terletak pada kepemimpinan Palestina itu sendiri.
Ditinggalkan secara politik dan finansial oleh Washington, Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, beralih ke Uni Eropa sebagai satu-satunya penyelamat yang dianggap memungkinkan.
"Eropa percaya pada solusi dua negara," ujar Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh, selama diskusi video dengan Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa pada 12 Oktober, dilansir di Milligazette, Ahad (25/10).
Tidak seperti Amerika Serikat , advokasi lanjutan Eropa atas solusi dua negara memenuhi syarat untuk mengisi celah besar yang diciptakan ketidakhadiran Washington. Shtayyeh meminta para pemimpin Uni Eropa untuk mengakui Negara Palestina agar pihaknya dan Uni Eropa mematahkan status quo.
Saat ini, sudah ada 139 negara yang mengakui Negara Palestina. Meski pengakuan tersebut merupakan indikasi jelas bahwa dunia tetap pro-Palestina dan mengakui Palestina sebagai sebuah Negara, namun di lapangan tidak banyak yang berubah.
Baroud menyebut yang dibutuhkan saat ini adalah upaya bersama meminta pertanggungjawaban Israel atas pendudukannya yang kejam, serta tindakan nyata mendukung perjuangan rakyat Palestina.
Uni Eropa gagal dalam hal ini. Pada kenyataannya, UE bahkan melakukan hal yang sebaliknya, yakni mendanai Israel. UE juga empersenjatai militer Israel dan membungkam pengkritiknya. Berdasarkan kata-kata Shtayyeh, orang mendapat kesan jika pejabat tinggi Palestina sedang berpidato di konferensi negara-negara Arab, Muslim atau sosialis.
"Saya menyerukan kepada Parlemen dan anggota Parlemen Anda (UE) yang terhormat, agar Eropa tidak menunggu Presiden Amerika memberikan ide-ide. Kami membutuhkan pihak ketiga yang benar-benar dapat memperbaiki ketidakseimbangan dalam hubungan antara rakyat yang diduduki dan sebuah negara penjajah, yaitu Israel," ujarnya.
Tetapi apakah Uni Eropa memenuhi syarat untuk menjadi 'pihak ketiga' itu? Tidak. Selama beberapa dekade, pemerintah Eropa telah menjadi bagian integral dari blok Amerika Serikat-Israel.
Baru-baru ini, karena pemerintahan Donald Trump, Amerika mengambil langkah tajam untuk mendukung Israel. Meski demikian hal ini tidak secara otomatis mengubah bias historis pro-Israel di Eropa untuk disalahartikan sebagai solidaritas pro-Palestina.
Juni lalu, lebih dari 1.000 anggota parlemen Eropa yang mewakili berbagai partai politik mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan serius terhadap kesepakatan abad ini yang dikeluarkan Trump. Menurut mereka, pernyataan Trump berarti menentang aneksasi Israel atas hampir sepertiga Tepi Barat.
Namun, Partai Demokrat Amerika Serikat yang pro-Israel, termasuk beberapa pendukung kuat Israel yang tradisional, sama-sama kritis terhadap rencana Israel. Dalam pikiran mereka, pencaplokan berarti solusi dua negara tidak mungkin dilakukan.
Sementara itu, partai Demokrat Amerika Serikat memperjelas jika pemerintahan Joe Biden tidak akan membalikkan tindakan Trump. Pemerintah Eropa juga telah menjelaskan, mereka tidak akan mengambil satu tindakan pun untuk menghalangi apalagi menghukum Israel atas pelanggaran yang berulang kali terjadi atas hukum internasional.
Basa-basi adalah semua hal yang diperoleh Palestina dari Eropa. Tak hanya itu, Palestina juga mendapat banyak uang, yang sebagian besar dikantongi oleh loyalis Abbas atas nama 'Pembangunan negara' dan fantasi lainnya.
Yang menarik, Baroud menyebut banyak infrastruktur imajiner Palestina yang disubsidi Eropa, dalam beberapa tahun terakhir telah diledakkan, dihancurkan bahkan konstruksinya dihentikan militer Israel selama berbagai perang dan penggerebekan.
Namun, Uni Eropa juga tidak menghukum Israel maupun membuat Palestina berhenti meminta lebih banyak uang untuk terus mendanai Negara yang tidak ada.
Uni Eropa tidak hanya gagal meminta pertanggungjawaban Israel atas pendudukan yang sedang berlangsung dan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi secara praktis mendanai Israel juga.
Menurut Defense News, seperempat dari semua kontrak ekspor militer Israel, dengan total 7,2 miliar USD pada 2019, dialokasikan ke negara-negara Eropa.
Selain itu, Eropa adalah mitra dagang terbesar Israel yang menyerap sepertiga dari total ekspor Israel dan mengirimkan hampir 40 persen dari total impor ke Israel. Angka-angka ini juga termasuk produk yang dibuat di permukiman ilegal Yahudi.
Selain itu, Uni Eropa bekerja keras untuk memasukkan Israel ke dalam cara hidup Eropa melalui kontes budaya dan musik, kompetisi olahraga, dan banyak cara lainnya. Meskipun UE memiliki alat kuat yang dapat digunakan untuk mendapatkan konsesi politik yang tepat dan menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional, UE memilih untuk berbuat sangat sedikit atas hal tersebut.
Bandingkan ini dengan ultimatum baru-baru ini yang diberikan UE kepada kepemimpinan Palestina. Mereka mengaitkan bantuan UE dengan hubungan keuangan Otoritas Palestina dengan Israel.
Mei lalu, Abbas mengambil langkah luar biasa dengan menganggap semua perjanjian dengan Israel dan AS batal demi hukum. Secara efektif, ini berarti Palestina tidak lagi bertanggung jawab atas status quo mencekik yang diciptakan oleh Kesepakatan Oslo, yang berulang kali dilanggar Tel Aviv dan Washington.
Memutuskan hubungan dengan Israel, berarti Otoritas Palestina akan menolak untuk menerima hampir 150 juta USD pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama Palestina. Langkah Palestina ini, meski sudah lama tertunda, memang perlu.
Alih-alih mendukung langkah Abbas, Uni Eropa mengkritiknya dan menolak memberikan bantuan tambahan untuk Palestina sampai Abbas memulihkan hubungan dengan Israel dan menerima uang pajak. Menurut portal berita Axios, Jerman, Prancis, Inggris Raya, dan bahkan Norwegia memimpin rencana ini.
Jerman, khususnya, tak henti-hentinya mendukung Israel. Selama berbulan-bulan, mereka mengadvokasi atas nama Israel untuk mengampuni Tel Aviv dari penyelidikan kejahatan perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Tindakan ini menempatkan aktivis, yang menganjurkan boikot Israel, diadili.
Baru-baru ini, Jerman juga mengonfirmasi pengiriman kapal rudal dan perangkat keras militer lainnya untuk memastikan keunggulan angkatan laut Israel dalam potensi perang melawan musuh Arab. Jerman tidak sendiri. Israel dan sebagian besar negara Eropa menutup kerja sama militer dan hubungan perdagangan mereka yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk kesepakatan gas alam.
Terus merujuk solusi dua negara yang tidak dapat dicapai, sambil mempersenjatai, mendanai, dan melakukan lebih banyak bisnis dengan Israel adalah definisi kemunafikan. Yang benar adalah Eropa harus dimintai pertanggungjawaban seperti AS dalam memberanikan diri dan mempertahankan pendudukan Israel di Palestina.
Sementara Washington secara terbuka pro-Israel, Uni Eropa memainkan permainan yang lebih pintar. UE menjual kata-kata kosong kepada orang-orang Palestina sambil menjual senjata mematikan kepada Israel.