Islam di Prancis Kerap Disudutkan, Malah Populasi Tambah

REPUBLIKA.CO.ID, PRANCIS— Ujaran kebencian terhadap Muslim kini telah dilegitimasi, sehingga serangan diskriminasi yang dialamatkan pada Muslim di Prancis semakin memprihatinkan. 

Profesor Politik Arab Modern dan Sejarah Intelektual di Universitas Columbia di New York, Joseph Massad, mengatakan 

Mereka bukan hanya terancam menerima tindakan kekerasan melainkan juga teror, seperti yang menyerang Imam ternama Rachid yang meninggal setelah menjadi sasaran penembakan di Masjid Brest.       

Ekstremisme Kristen radikal Prancis terus meningkatkan serangan terhadap Muslim Prancis maupun non-Prancis. The Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF) mencatat 1.043 insiden Islamofobia yang terjadi pada 2019, meningkat 77 persen sejak 2017. 

Dari ribuan kasus tersebut, 68 (6,5 persen) diantaranya adalah serangan fisik (6,5 persen), 618 insiden diskriminasi (59,3 persen), 210 insiden ujaran kebencian dan hasutan kebencian rasial (20,1 persen), 93 insiden pencemaran nama baik (8,9 persen), 22 insiden perusakan tempat-tempat suci umat Islam (2,1 persen), dan 32 insiden diskriminasi terkait dengan pemberantasan terorisme (3,1 persen).   

Pada Oktober tahun lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Dalam Negeri saat itu Christophe Castaner menghubungkan sederet kasus dan pelaku terorisme di Prancis dengan budaya Muslim Prancis, seperti memiliki janggut, sholat lima waktu, makan makanan halal, dan lainnya. 

"Ini benar-benar kebetulan bahwa presiden dan menteri dalam negerinya, dinamai menurut nama Yesus Kristus, yang seharusnya tidak mengimplikasikan semua orang yang dinamai Yesus memiliki krisis dengan Islam, melainkan hanya beberapa dari mereka yang mengekspresikan kebencian sekuler anti-Muslim," tulis Massad yang dikutip di Middle East Eye, Kamis (8/10). 

Pekan lalu, Macron menyatakan bahwa Islam adalah agama yang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini. Dia menambahkan bahwa dia berusaha untuk 'membebaskan' Islam di Prancis dari pengaruh asing dengan meningkatkan pengawasan pembiayaan masjid.  

Namun nyatanya Macron bukanlah penguasa Prancis pertama yang ingin "membebaskan" Islam. Ketika Napoleon Bonaparte menginvasi Mesir dan Palestina pada 1798, rencana liciknya adalah berbohong kepada orang Mesir dengan mengumumkan bahwa dia dan pasukannya adalah Muslim yang taat dan bahwa mereka datang untuk membebaskan Muslim dan Islam dari tirani Mamluk.  

Pada 1827, Hussein Dey, seorang penguasa Ottoman Algiers, menuntut pembayaran utang dari konsul Prancis, Pierre Deval, yang justru dengan kasar menolaknya. Marah dengan penghinaan konsul, Dey memukulnya dan menyebutnya bajingan jahat, tidak beriman, pemuja berhala. 

Pada 1871, Muslim Aljazair kembali memberontak melawan pemerintahan Prancis. 150 ribu orang bergabung dengan pasukan pemimpin Kabyle setempat, Al-Muqrani. Genosida Prancis merespons dengan membunuh ratusan ribu orang, yang ditambah dengan tingginya angka kematian akibat kelaparan yang didalangi Prancis pada akhir 1860-an, mengakibatkan kematian satu juta orang Aljazair, sekitar sepertiga dari populasi.  

Pada 1901, fokus Prancis tentang krisis mereka dengan Islam meningkat. Ini terjadi karena Prancis, yang semakin khawatir dengan besarnya kekuatan Muslim. Editor jurnal penting kolonial Prancis Questions Diplomatiques et Koloniales, Edmond Fazy, mulai menyelidiki pertanyaan tentang "Masa Depan Islam" pada 2000, untuk menggali kemungkinan masa depan Islam.  

Namun di sisi lain, jumlah populasi Muslim terus bertambah, yang mencapai seperlima dari populasi dunia. Berdasarkan data statistik dari Agence Pour le Développement des Relations Interculturelles (ADRI), pada tahun 2000, Islam adalah agama yang berkembang paling cepat di Prancis.

Dengan jumlah Muslim lima juta orang, Prancis menjadi negara yang memiliki warga Muslim terbanyak di Eropa, disusul Jerman sekitar empat juta jiwa dan Inggris sekitar tiga juta jiwa.  Di Prancis, Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak kedua setelah Katolik.      

Banyak kontributor yang berusaha memanipulasi teologi Islam dalam jurnal-jurnal mereka, sekaligus mengubah pandangan ulama Muslim untuk tidak hanya membentuk Islam modern yang dapat ditoleransi modernitas Eropa, namun juga melemahkan Kesultanan Utsmaniyah. 

Proyek 'mengubah' Islam menjadi sesuatu yang dapat ditoleransi oleh Kekristenan Eropa dan laicite Prancis terus berlangsung pada 2020, tetapi dengan hasil yang tidak memuaskan, terutama karena pendanaan Prancis untuk kelompok-kelompok jihadis di Suriah sejauh ini belum menghasilkan yang dicari oleh Prancis. 

Krisis yang terus dihadapi Prancis dengan Muslim adalah krisis chauvinisme Prancis, dan penolakan supremasi kulit putih Kristen dan Prancis lais untuk mengakui bahwa negara mereka adalah kekuatan neokolonial kelas tiga dengan budaya retrograde yang dominan yang bersikeras mempertahankannya.   

"Yang perlu dilakukan orang Prancis adalah membayar kembali  utang yang harus mereka bayar kepada semua orang yang mereka rampok dan bunuh di seluruh dunia sejak saat itu. Hanya itu yang akan mengakhiri krisis Prancis dengan Islam dan dengan dirinya sendiri," tulis Massad.

Sumber: https://www.middleeasteye.net/opinion/france-islam-crisis-macron-secular