Pemerintah Korsel Minta Dokter yang Mogok Kembali Bekerja
Ribuan dokter di Seoul mogok kerja karena memprotes beberapa rencana pemerintah.
REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan memerintahkan para dokter yang akan memulai mogok kerja selama tiga hari di Kota Seoul untuk kembali merawat pasien. Ribuan dokter di Seoul mogok kerja karena memprotes beberapa rencana pemerintah.
Salah satunya usulan menambah jumlah dokter untuk mengantisipasi krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Saat ini, sejumlah dokter magang/koas masih mogok kerja. Sementara ribuan dokter lainnya akan mogok kerja selama tiga hari mulai hari ini, Rabu (26/8).
Aksi protes itu berlangsung saat Korsel mengumumkan 320 orang positif tertular COVID-19 dalam 24 jam terakhir pada Selasa (25/8)malam. Dalam waktu lebih dari satu minggu, jumlah kasus positif harian di Korsel mencapai angka tiga digit.
Mogok kerja para dokter hari ini menyebabkan lima rumah sakit umum utama di Korsel membatasi jam operasional dan menunda waktu operasi pasien.
Kelompok dokter awal minggu ini telah menyepakati isi perjanjian dengan pemerintah. Salah satunya menjamin mereka akan terus merawat pasien COVID-19. Namun, dua pihak belum menyepakati berbagai persoalan lain yang lebih luas.
“Pemerintah saat ini tidak lagi punya pilihan kecuali menempuh jalur hukum seperti perintah agar mereka kembali bekerja dan tidak menempatkan nyawa serta keselamatan masyarakat dalam bahaya,” kata Menteri Kesehatan Korsel, Park Neung-hoo saat sesi pengarahan.
“Kami meminta seluruh dokter magang dan dokter lainnya untuk segera kembali bekerja,” ujar dia.
Ia mengatakan Asosiasi Dokter Korea Selatan (KMA) dan Asosiasi Dokter Magang Korea Selatan (KIRA) telah menolak beberapa tawaran pemerintah.
KMA melalui siaran tertulisnya mengatakan komunitas kedokteran selalu terbuka terhadap seluruh kemungkinan yang ada saat bernegosiasi dengan pemerintah. Para dokter, menurut KMA, juga tidak menginginkan mogok kerja terjadi.
“Kami meminta kalian semua, warga Korsel, untuk mendengar suara kami sehingga kami dapat secepatnya bertemu dengan para pasien,” sebut KMA.
Para anggota KMA dan KIRA mengatakan mereka menentang beberapa rencana pemerintah. Beberapa rencana yang ditentang antara lain, peningkatan jumlah mahasiswa kedokteran pada beberapa tahun ke depan. Selanjutnya, pendirian universitas kedokteran negeri, perluasan fasilitas asuransi yang turut mencakup pengobatan alternatif, serta peningkatan opsi konsultasi dokter via telepon.
Pemerintah mengatakan pihaknya berencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran sampai 4.000 dalam waktu 10 tahun mendatang. Hal ini demi mempersiapkan lebih baik layanan kesehatan saat krisis seperti pandemi COVID-19 terjadi.
Namun, menurut sejumlah mahasiswa, rencana itu hanya akan membanjiri pasar tenaga kerja yang kompetitif dengan lulusan dokter. Anggaran lebih yang tersedia sebaiknya dialokasikan untuk meningkatkan gaji dokter magang sehingga mereka terdorong untuk praktik di luar Kota Seoul, yaitu daerah-daerah pinggiran yang membutuhkan banyak tenaga kesehatan profesional.