Hong Kong Tolak Permohonan Pelanggar UU Keamanan
Orang pertama yang dijerat UU Keamanan Hong Kong dituduh melakukan separatisme
REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Pengadilan Tinggi Daerah Otonomi Khusus Hong Kong (HKSAR), Selasa (25/8), menolak permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan, yang diajukan orang pertama yang dijerat Undang-Undang Keamanan Nasional.
Tong Ying Kit, terdakwa yang dituduh mengendarai sepeda motornya ke arah kerumunan petugas kepolisian Hong Kong dalam aksi unjuk rasa di kawasan Wan Chai pada 1 Juli, membawa bendera bertuliskan "Merdekakan Hong Kong, saatnya kita revolusi". Pemerintah HKSAR pada 2 Juli mengumumkan bahwa slogan tersebut mengarah pada separatisme dan subversi.
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Hong Kong akan menyampaikan alasan penolakan permohonan tersebut kepada publik pada Rabu (26/8) sebagaimana dilaporkan media Hong Kong. Perkara Tong mulai disidangkan di pengadilan tingkat rendah Kowloon Barat pada 6 Juli. Kasus itu merupakan yang pertama sejak UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong diberlakukan.
Permohonan pria berusia 23 tahun itu ditolak atas pertimbangan keseriusan kasus tersebut dan risiko bahwa ia tidak kembali ke tahanan tepat pada waktunya. Pasal 42 UU Keamanan Nasional menetapkan bahwa permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan tidak boleh diberikan kepada tersangka atau terdakwa pidana jika hakim memiliki alasan yang cukup untuk meyakini bahwa yang bersangkutan akan terus melakukan tindakan yang membahayakan keamanan nasional.
Tong akan ditahan sampai dia kembali ke persidangan pada 6 Oktober.