Sekolah Tatap Muka Banyumas Tunggu Positivity Rate Dibawah 1
Belajar tatap muka awalnya direncanakan mulai 24 Agustus.
REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah wilayah Kabupaten Banyumas, masih belum jelas kapan dilaksanakan. Bupati Achmad Husein menyatakan, penerapan belajar tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan mulai 24 Agustus mendatang, kemungkinan urung dilaksanakan.
''Senin pekan depan, kita (Gugus Tugas Covid 19 Banyumas) masih akan rapatkan lagi. Kira-kira bagaimana kondisinya,'' kata Husein, Selasa (18/8).
Dia menyebutkan, sekolah-sekolah SD dan SMP yang kewenangannya berada di bawah Pemkab Banyumas, awalnya berencana untuk memulai kegiatan belajar mengajar tatap muka pada 24 Agustus mendatang. Namun melalui tes swab massal yang sejak sebulan lalu digencarkan Pemkab, ternyata ditemukan cukup banyak kasus positif Covid 19.
Bupati menyebutkan, tingkat penyebaran penyakit atau positivity rate Covid 19, hingga Selasa (18/8) masih berada di angka 1,5 persen. Menurut Husein, angka ini menunjukkan kasus penularan Covid 19, masih belum terkendali.
''WHO menetapkan kalau positivity rate masih di atas 1 persen, berarti masih belum aman. Angkanya memang rendah, di bawah lima persen. Tapi itu menunjukkan masih belum terkendali,'' katanya.
Bupati menegaskan, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, hanya bisa dilaksanakan jika positivity rate maksimal berada di angka 1 persen. ''Paling tidak, dua minggu berturut-turut angkanya di bawah satu persen, baru sekolah sudah bisa tatap muka,'' pungkasnya.
Untuk itu, Bupati meminta agar pihak sekolah tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring. ''Kami mohon maaf pada para orang tua siswa. Bagaimana pun, kita tidak bisa mempertaruhkan masalah kesehatan anak-anak,'' katanya.
Dari pantauan di beberapa sekolah di Kota Purwokerto, hingga Selasa (18/8), seluruh sekolah formal di Banyumas masih belum ada kegiatan belajar tatap muka. Sekolah-sekolah, masih terlihat sepi. Termasuk juga sekolah tingkat SMA/SMK, yang kewenangannya berapa di Pemprov Jateng.