Kemenpora Bentuk INAFOC untuk Urusi Piala Dunia U-20 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembiayaan Piala Dunia U-20 tahun 2021 yang akan digelar di Indonesia akan menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menpora Zainudin Amali akan memimpin langsung panitia yang bernama Indonesia FIFA U-20 World Cup 2021 Organizing Committee (INAFOC). Ia menegaskan jangan sampai ada korupsi ataupun penyelewengan dana sepeser pun.

Dalam jumpa pers dengan wartawan di Kantor Kemenpora, Rabu (1/7), Zainudin mengatakan, penggunaan dana APBN merupakan hasil rapat terbatas (ratas) yang digelar Rabu di Istana. Ratas ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Dalam Ratas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2021, turut hadir adalah Menko PMK, Menpora dan Ketua umum PSSI. Keputusan dari Ratas tersebut adalah seluruh pembiayaan dari APBN, maka panpel ada unsur pemerintah dengan membentuk Inapoc yang dipimpin Menpora," jelasnya.

Sementara untuk infrastruktur, lanjut Menpora, akan langsung ditangani oleh kementerian PUPR. Untuk venue pertandingan diputuskan enam stadion pertandingan. Sama halnya dengan yang diajukan PSSI berapa waktu lalu yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Jalak Harupat Bandung, Jawa Barat, dan Jakabaring Palembang, Sumatra Selatan. 

"Kita putuskan enam, nanti PSSI diminta berkoordinasi dengan FIFA agar enam stadion tersebut yang digunakan. Karena kalau menunggu FIFA masih lama. Sementara PUPR butuh waktu baik pengerjaan maupun administrasi. Untuk tender saja butuh waktu dua bulan," jelasnya.

Menpora menambahkan, minimal syarat stadion untuk pertandingan adalah empat. "Dari enam stadion yang diputuskan itu yang empat kan sudah disetujui FIFA, yakni GBK, Manahan, Bung Tomo, dan I Wayan Dipta. Jadi setelah nanti sudah turun Kepres dan Inpres kita langsung bekerja, terutama persiapan venue," ujarnya.

Ia mengatakan, anggaran sudah disanggupi oleh Menteri Keuangan walaupun jumlahnya belum bisa disebut. Kalau sudah ada Kepres maka akan langsung dihitung biaya yang dibutuhkan. 

"Walaupun ditanggung APBN, kita juga tidak menutup peran swasta. Karena kita ada lembaganya yakni LPDUK. Semua yang masuk harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada korupsi walau sepeser pun," jelasnya.

Ia menegaskan, walau Menpora yang menjadi ketua panitia, bukan berarti semua isinya orang Kemenpora. Zainudin mengatakan akan melibatkan pihak lain yang punya kapasitas.

Untuk menunjang event akbar ini, diperlukan lima stadion untuk latihan di setiap satu stadion pertandingan. Sehingga, anggaran yang digunakan akan besar.