Tak Tepat Sasaran, Pemerintah Evaluasi Penyaluran Bansos
Masih adanya data yang tak akurat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan mengevaluasi dan memperbaiki penyaluran berbagai program bantuan sosial baik yang reguler maupun non-reguler. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan penyaluran bansos hingga saat ini pun masih perlu perbaikan karena tak tepat sasaran.
“Untuk evaluasi hingga Juni 2020, bahwa progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki... Perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran,” ujar Muhadjir saat konferensi pers, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan masih adanya data yang tak akurat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Yakni adanya warga miskin yang belum masuk dalam DTKS dan juga adanya warga yang mampu namun masuk dalam data DTKS karena perubahan status sosial.
Muhadjir berjanji, data-data yang tidak akurat tersebut akan diperbaiki sehingga bantuan yang diberikan pun akan lebih tepat sasaran. “Di samping itu, dirapikan adanya data yang berstatus inclusion error dan yang exclusion error. Yaitu orang miskin yang belum masuk itu akan kita masukan, tetapi ada juga yang sebetulnya tidak miskin, tapi selama ini menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya mungkin yang nanti juga akan kita keluarkan,” jelas dia.
Ia juga menyebut, masih banyak nama yang tercatat di DTKS yang tak sinkron dengan nomor induk kependudukan. Ia menyebut, terdapat sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kependudukan.
Karena itu, pemerintah akan terus memperbaiki data di DTKS yang masih belum akurat tersebut. “Selama pandemi covid ini kita harapkan menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di mana masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron,” kata dia.