Politikus PKB: Pemprov DKI Butuh Wagub Bermental Pedobrak

Politikus PKB menilai Pemprov DKI butuh wagub bermental pendobrak.

Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria (Republika TV/Havid Al Vizki)
Red: Bayu Hermawan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) DKI Jakarta, Hasbialla Ilyas menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan sosok wakil gubernur bermental pedobrak untuk mendampingi Gubernur Anies Baswedan.

Baca Juga

"Kita perlu orang pendobrak, Riza Patria seorang aktivis yang berpengalaman," katanya.

Hasbiallah menuturkan Riza cocok menjabat wagub untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengatasi persoalan seperti kemacetan, sampah, banjir serta angka kemiskinan. Ia mengungkapkan selama ini PAD DKI Jakarta tidak memenuhi target padahal membutuhkan anggaran besar untuk berbagai persoalan.

Diungkapkan Hasbiallah, saat ini sektor perdagangan di Indonesia mengalami keterlambatan pertumbuhan. Padahal PAD Provinsi DKI Jakarta sangat bergantung pada sektor perdagangan.

"APBD Jakarta sampai sekarang itu pendapatannya masih defisit," ujarnya.

Apabila PAD Provinsi DKI Jakarta sudah bisa melampaui target, maka DKI Jakarta tidak begitu berharap dengan alokasi dana dari pusat. Terkait dukungan terhadap Riza, Hasbiallah menegaskan, masih menunggu keputusan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB karena masih ada waktu tiga hari.

Sementara itu, Riza Patria mengungkapkan, Pemprov DKI membutuhkan anggaran besar untuk mengatasi persoalan yang kompleks. "Ketika kita bicara penanganan banjir, macet dan lainnya, ujung-ujungnya kita kan harus berbicara sumber uang, nah, sumber uang kita (PAD) dari mana," tutur Riza.

Menurut Riza, banyak faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target PAD di DKI Jakarta seperti, perang dagang Amerika-China, pelambatan ekonomi global, wabah virus corona, kinerja dan integritas para pegawai penarik pajak dan retribusi.

Salah satu rencana program yang akan digulirkanRiza jika menjadi Cawagub DKI, yakni penerapan pajak daring (online) untuk mencapai target PAD. Wakil Ketua Dewan Riset Daerah DKI Jakarta, Sunarsip menambahkan,Jakarta sebagai kota jasa membutuhkan dukungan teknologi dan data.

 
Berita Terpopuler