KPK Harus Tangkap Empat Buron Agar Kepercayaan Publik Pulih
Selain Harun Masiku, ada tiga buron kasus korupsi yang belum ditangkap KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif meminta KPK agar menangkap tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019—2024 Harun Masiku (HAR), dan tiga buronan lainnya. Tujuannya, agar kepercayaan publik terhadap lembaga anti rasuah tersebut bisa kembali pulih.
"Jadi salah satunya kalau makin efektif kerja KPK, itu makin dipercaya oleh masyarakat, salah satunya dengan menangkap empat orang itu," ujar Laode Syarif di Jakarta, Rabu.
Selain Harun Masiku, terdapat tiga tersangka lain yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Firli Bahuri menjabat sebagai Ketua KPK, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan Rezky Herbiyono (RHE), swasta atau menantunya, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto (HS). Ketiganya merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) 2011-2016.
Menurut Laode, KPK harus bisa membuktikan bahwa penindakan korupsi yang dilakukan tidak pandang bulu. KPK, kata dia, harus serius dalam upaya pengungkapan kasus-kasus rasuah.
"Harus dilakukan penindakan yang makin serius, pelakunya makin harus diseriusi," kata Laode.
Laode kemudian menyinggung mengenai buronan kasus korupsi lain yang berhasil ditangkap oleh KPK pada periode kepemimpinan sebelumnya, seperti Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang ditangkap di Kolombia, dan tersangka kasus suap cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia pada tahun 2011 Nunun Nurbaeti yang ditangkap di Thailand.
"Dengan kerja sama yang baik kita bisa tangkap," kata Laode.
Laode berharap Firli dan jajaran pimpinan KPK lainnya mampu segera menangkap keempat buronan itu guna menaikkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah itu. Sebelumnya, hasil survei Indo Barometer menunjukkan bahwa institusi TNI menjadi lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling tinggi yaitu dengan persentase 94 persen, sementara KPK berada di peringkat keempat dengan 81,8 persen.
"Ada empat lembaga negara yang memiliki tingkat kepercayaan publik tinggi yaitu TNI (94 persen), Presiden RI (89,7 persen), organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah (86,8 persen), dan KPK (81,8 persen)," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (23/2).