Kementerian PUPR Jadi Penghuni Pertama di Ibu Kota Baru
Pemindahan ibu kota diperlukan untuk mendukung pesebaran pertumbuhan ekonomi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimoeljono mengatakan saat ibu kota negara baru mulai beroperasi, maka yang pindah pertama kali ke ibu kota baru tersebut adalah Kementerian PUPR.
"2024 yang harus pindah pertama kali ya Kementerian PUPR. Kalau nggak dipaksa begitu kita nggak kerja keras," ujar Basuki di Resto Seribu Rasa, Kamis (14/11).
Basuki juga menjelaskan optimisme pemerintah untuk bisa membuat ibu kota baru memang sudah digalakkan sejak periode lalu. Ia menilai langkah pemindahan ibu kota memang perlu untuk bisa juga mendukung pesebaran pertumbuhan ekonomi.
"Kita optimis untuk pindah ibu kota. Harus ada pemindahan agar semua perekonomian merata," ujar Basuki.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan sejumlah alasan mengapa akhirnya memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara baru.
Pertama, Kaltim dinilai minim akan risiko bencana alam seperti tsunami, banjir dan lain sebagainya. Kedua, negara tak perlu mengurus pembebasan lahan sebab di sana merupakan tanah negara.
"Ketiga, Kita ingin ada titik-titik baru pertumbuhan ekonomi. Kita tak hanya ingin pindah tempat tapi juga pola pikir, budaya, kerja, harus pindah semuanya," ujar Jokowi.