Pemerintah Diminta Optimalkan Sertifikasi Pekerja Konstruksi
Hal itu dinilai mampu meminimalisasi kecelakaan kerja pembangunan proyek konstruksi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Manajemen Konstruksi Universitas Pelita Harapan (UPH) Manlian Ronald Simanjuntak meminta pemerintah untuk mengoptimalkan sertifikasi untuk semua lini pekerja konstruksi. Hal tersebut dinilai mampu meminimalisasi kecelakaan kerja dalam pembangunan proyek konstruksi.
"Kita baru ada Undang-Undang Arsitek, sertifikasi bagi profesi untuk ahli atau profesi lain belum ada. Harusnya ada sertifikasi untuk mandor, bahkan tukang ngaci," kata Manlian di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (24/2).
Sertifikasi tersebut, dia mengatakan, akan berpengaruh pada honor juga bentuk-bentuk penghargaan bagi para pekerja. Karenanya, jika sertifikasi tersebut telah berjalan dengan optimal, kelalaian kerja pun akan berkurang. "Kalau penghargaan dan honor diterima secara optimal, maka itu pun akan berpengaruh ke kinerja kan? Kelalaian kerja pasti tidak ada," kata dia.
Selain itu dia juga berpendapat, kebijakan moratorium sebaiknya tidak diberlakukan pada semua pembangunan proyek. Menurut dia, sebaiknya yang di moratorium hanya proyek yang mengalami kecelakaan kerja saja. "Kita harus mendidik masyarakat, jadi pembangunan proyek lain ya tetap jalan saja. Karena semua proyek itu kan pasti hasil dari perundingan manajemen, sudah melalui kajian, dan lainnya," jelas Manlian.
Manlian menegaskan penundaan atau moratorium dalam pembangunan proyek konstruksi hanya akan menambah kerugian. Sebab, ada waktu yang terbuang, material-material yang terbuang dan lain-lain.
Meski begitu, dia menekankan, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap semua pembangunan proyek tersebut. Dengan begitu diharapkan, tidak ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan kerja proyek konstruksi.