Muhammadiyah Dukung Pengiriman Ulama ke Marawi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia berencana untuk memberangkatkan sejumlah ulama Islam moderat ke Marawi, Filipina. Para ulama diharap bisa memberikan pendidikan dan pengenalan Islam yang lebih baik termasuk dalam hal toleransi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pengiriman alim ulama ke Marawi bisa menjadi langkah baru dalam mempromosikan Islam yang moderat. Pengiriman ulama juga merupakan bagian dari diplomasi publik dan apresiasi Indonesia atas dukungan Marawi dalam berbagai keputusan internasional.
"Selama ini banyak negara yang menginginkan Indonesia berperan lebih besar dan tampil dalam kepemimpinan Islam," kata Mu'ti, Selasa (14/11).
Namun, yang perlu diperhatikan secara seksama adalah persiapan yang harus dilakukan ketika program ini akan bergulir. Pemerintah bersama sejumlah organisasi Islam yang akan ikut serta mengirimkan ulama harus memberikan pemahaman tugas yang perlu dilakukan.
Menurut Mu'ti, akan lebih baik jika para ulama yang dikirim ke Marawi juga dibekali dengan kemampuan pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan pemahaman budaya Indonesia. Ilmu-ilmu tersebut diyakini bisa membuat ulama lebih paham dan mudah dalam memberikan pemahaman mengenai Islam yang moderat dan toleran kepada masyarakat muslim di sana.
Presiden Joko Widodo melalui akun Facebook pada Sabtu (11/13), menerangkan bahwa Indonesia akan mengirimkan ulama-ulama untuk menyebarkan Islam yang moderat ke Marawi, Filipina. Bahkan, demi masyarakat di sana yang sudah dianggap sebagai saudara sendiri, Jokowi telah meminta secara langsung kepada Perdana Menteri (PM) Turnbull, agar Pemerintah Australia turut membantu memulihkan kota Marawi setelah dilanda peperangan.
"Permintaan itu saya sampaikan langsung kepada PM Turnbull saat bertemu di hari kedua KTT APEC," ujar Jokowi.
Sebaliknya, PM Turnbull meminta Indonesia untuk berperan aktif mengatasi konflik di Rakhine State, Myanmar, mengingat yang selama ini mampu melakukan komunikasi dengan pemerintah Myanmar terkait konflik ini adalah Pemerintah Indonesia.