Pemerintah Diminta Siapkan SDM-Infrastruktur Global

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso, menyerukan pemerintah dapat benar-benar mempersiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur sebelum terlibat dalam suatu protokol perdagangan global. Hal tersebut terkait dengan pembahasan mengenai pengesahan "Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization" (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

"Pemerintah harus siap dulu, saya tadi minta supaya ada peta desainnya. Pemerintah harus bisa menggambarkan posisi tentang SDM dan infrastruktur yang harus siap," kata Bowo, seperti dikutip dari Antara, Jumat.

Politisi Golkar itu berpendapat jika Indonesia mengikuti tetapi baik SDM maupun infrastrukturnya belum siap, maka negeri ini dinilai akan tetap menjadi pasar dari kekuatan ekonomi luar negeri. Selain itu, ujar dia, bila Indonesia juga telah mengikuti tetapi tidak mampu melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang dimaksud maka juga akan berdampak kepada potensi terkena pinalti.

"Pemerintah perlu membuat tim evaluasi dan kajian bersama kementerian terkait dan praktisi untuk menyiapkan ini,'' katanya. ''Jangan dijadikan undang-undang hingga pemerintah betul-betul bisa membuktikan secara infrastruktur dan sumber daya manusia kita sudah siap untuk itu.''