Balai Besar Latihan Industri di Sumut Butuh Pembenahan

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Iqbal menilai Balai Besar Latihan Kerja Industri (BBLKI) yang ada di Provinsi Sumatra Utara Medan masih banyak membutuhkan pembenahan secara serius. Ada tiga persoalan yang menjadi perhatiannya, pertama sarana dan prasarana yang kurang memadai, kedua anggaran yang belum mencukupi kebutuhan lembaga, dan yang ketiga program lembaga yang belum fokus pada potensi daerah.

"Kalau kita lihat sarana dan prasarana BLK di Provinsi Sumatra Utara saya kira kurang memadai. Baik itu peralatannya, bangunannya sarana dan prasarana. Padahal BLK kepunyaan Kementerian Tenaga Kerja, artinya menggunakan dana APBN," ungkap Iqbal setelah melakukan peninjauan BBLKI Medan, belum lama ini.

Menurut dia, langtaran BLKI ini menggunakan dana APBN, seharusnya pemerintah pusat bisa mengintervensi langsung peningkatan sarana yang ada di BBLKI Medan. Semestinya, kata dia, sarana BBLKI Medan bisa diremajakan, dengan harapan bisa meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja.

"Ini bisa meningkatkan kompetensi para calon tenaga kerja yang ada di Sumut. Tanpa peralatan dan sarana yang memadai itu kecil kemungkinan akan tercapai," paparnya.

Politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini menjabarkan, sarana yang kurang memadai disebabkan oleh anggaran yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan lembaga. Iqbal juga meminta kepada Kemenaker untuk melakukan koordinasi dengan Bappenas serta Presiden agar bisa menyusun anggaran yang pas untuk lembaga yang dimaksud.

Iqbal juga menyarankan agar program BBLKI Medan berorientasi pada pasar yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurutnya yang saat ini dikerjakan oleh BBLKI Medan masih belum fokus pada jenis pekerjaan yang diminati masyarakat Sumut.

"Seharusnya BLK harus berorientasi pada pasar. Contohnya di kota Medan Sumatera Utara, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerja kita, maka itulah yang harus diperhatikan. Misalnya mengenai mesin elektrik, jangan terlalu banyak bidang kemudian hasilnya tidak maksimal, jadi harus ada beberapa bidang saja tapi fokus anggarannya ditujukan ke sana," usul Iqbal.