Ini Kata Menhub Soal Grab Car dan Uber Taxi

abc news
Aplikasi ‘berbagi taksi’ atau ‘ridesharing’ seperti Uber dan industri taksi akan ditinjau oleh komisi khusus transportasi NSW.
Rep: Dyah ratna meta novia Red: Winda Destiana Putri

REPUBLIKA.CO.ID, TARAKAN -- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pertentangan yang ada saat ini bukan tentang aplikasi dan non-aplikasi. Bukan soal online dan tidak online.

Angkutan umum, ujar dia, justru didorong untuk menggunakan aplikasi online agar lebih efisien dan mengikuti perkembangan zaman.

"Grab Car dan Uber Taxi masalahnya bukan pada aplikasi online tapi sarananya yaitu kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum," ujarnya, Rabu, (23/3).
 
Sesuai ketentuan kendaraan yang digunakan harus terdaftar sebagai angkutan umum. Pihak yang berhak mendaftarkan adalah badan hukum yang memiliki izin sebagai penyelenggara angkutan umum.

Pengemudi angkutan umum harus memiliki SIM A Umum. "Jika tidak memenuhi ketentuan, kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum statusnya ilegal," kata Jonan.

 
Berita Terpopuler

Pendapat dari Akademisi Hingga UAS Atas Polemik Salafi 'Kuasai' Masjid NU dan Muhammadiyah

Digempur Pejuang Palestina, Israel Mundur dari Al Zaytoun

Lima Fakta Misteri Pembunuhan Vina, Eky Sang Pacar Ternyata Anak Polisi

Pemerintah Akui Lengah Terkait Bencana Banjir Bandang di Sumbar yang Kali Ini Mematikan

Viral Dugaan Sekte Sesat di Bali, Sandiaga Klaim Sudah Tahu Lokasinya

Pihak Berwenang Rusia Kembali Tangkap Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan

Liverpool Lakukan Upaya Baru untuk Penyerang Real Madrid Rodrygo

Misteri Kematian Vina, Polisi Rilis Pembunuh, Kepala Desa Mengaku tak Kenal

Mahfud Ungkap Tendensi Revisi UU MK untuk Berhentikan Hakim-Hakim Tertentu

Mesin Pesawat Garuda Bawa Jamaah Haji Terbakar, Ini Kronologinya Menurut Dirut Garuda