'Agenda Adaptasi Perubahan Iklim Bukan Wacana Politik'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peningkatan suhu bumi sebanyak dua derajat selsius harus dicegah dengan berbagai upaya adaptasi perubahan iklim. Segenap warga dunia dari seluruh lapisan masyarakat harus memahami bahaya jika pencegahan tidak dilakukan bersama-sama.

"Ini bukan wacana politik, karena bahayanya sudah gamblang di sekitar kita," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar pada acara Festival Iklim 2016, di Jakarta, Senin (1/2).

Sederhananya, kata Siti, ketika suhu bumi meningkat, akan ada ancaman banjir dan air laut pasang. Karena itu, pulau-pulau kecil bisa tenggelam dan terjadi kekacauan pola tanam petani.

Hal-hal tersebut telah terasa pelan-pelan. Ini harus diperbaiki atau setidaknya jangan sampai makin parah. Oleh karena itu, berbagai hal yang berbau kritik, kompetisi dan saling menyalahkan harus dihilangkan. "Lakukan secara harmoni dan kolaboratif," ujarnya.

Segala inisiatif pengendalian perubahan iklim harus dihimpun, entah dari kalangan masyarakat, kelompok masyarakat, akademisi, pemerintah maupun dunia usaha.

Ketika rancangannya telah rampung, ia harus disampaikan dalam satu bahasa yang dimengerti semua kalangan. Dengan begitu, kerja bersama pengendalian perubahan iklim akan sejalan, tidak sporadis dan nyata hasilnya.

Ia pun menguraikan tiga hal pokok dalam agenda bersama tersebut yang penting diperhatikan. Di antaranya menguraikan bentuk kerja dari hasil Kesepakatan Paris. Yaitu, membahasakan agenda tersebut agar dimengerti semua kalangan serta membangun pemahaman visualisasi di masyarakat yang tidak terkonsentrasi hanya di Jakarta dan Pulau Jawa.