Fraksi PKS: Setop Kampanye LGBT

Republika/Wihdan Hidayat
Jazuli Juwaini
Red: Djibril Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, angkat bicara mengenai pro kontra Lesbi, Gay, Biseksual, Transeksual (LGBT) yang sedang hangat menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini.

"Sebagai pribadi dan wakil rakyat yang peduli terhadap masa depan bangsa ini saya prihatin dengan maraknya kampanye LGBT akhir-akhir ini," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/1).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, LGBT yang salah satunya berupa hubungan sesama jenis, jelas melanggar norma agama dan hukum positif. Dua hukum ini, menurut Jazuli, adalah pegangan dalam hidup bernegara di Indonesia. (Baca: Politikus PKS: Aktivis LGBT Belum Tuntas Baca Pasal HAM di UUD '45)

"Bisa saja negara lain, seperti di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa melegalkan, tapi identitas dan karakter negara kita beda. Dasar negara kita Pancasila dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya dalam siaran persnya kepada Republika.co.id, Kamis (28/1). (Baca: LGBT Catut HAM, ini Seruan Hasyim Muzadi)

KUHP Pasal 292 juga menyatakan larangan tersebut: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

"Jadi ditinjau dari hukum agama maupun hukum negara hubungan sesama jenis (LGBT) tidak dibenarkan. Perilaku mereka melanggar agama (yang berarti dosa) dan melanggar hukum negara (yang berarti tindakan melawan hukum dan konstitusi)," ungkapnya. (Baca: MUI: LGBT Salahi Aturan Tuhan)

Bahkan, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, kampanye LGBT bisa masuk kategori makar terhadap konstitusi negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (Baca: Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Sikapi Makin Vulgarnya LGBT)

"Ini yang harus kita sadarkan, jangan sampai identitas dan karakter kita sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan (beragama) dan beradab dirusak oleh budaya liberal yang sangat permisif," ujarnya. (Baca: Pemerintah Dinilai Wajar Menolak Perilaku LGBT)

 
Berita Terpopuler