Pengusaha Perlu Dilibatkan dalam Perjanjian Perdagangan Internasional

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Indonesia belum cukup kuat untuk memanfaatkan peluang dari kerja sama perdagangan internasional. Sebagai contoh adalah free trade agreement (FTA) dengan Cina, yang selalu defisit bagi Indonesia.

"Pengalaman dengan Cina ini perlu kita pelajari agar tidak terulang dengan pakta-pakta yang lain," ujar Suryo di Jakarta, Senin (19/10).

Suryo menjelaskan, dalam proses pengambilan keputusan ekonomi regional tidak dapat dielakkan bahwa ada keterlibatan faktor politik, hukum, dan sosial budaya. Atas dasar tersebut, dunia usaha perlu mendapatkan tempat dalam proses perencanaan, agar perdagangan dan industri dapat dijalankan secara komprehensif.

Suryo menilai, selama ini banyak kebijakan yang sudah tepat namun mengalami masalah dalam pelaksanaan. Menurutnya, Kadin seharusnya dapat menjadi mitra pemerintah karena memiliki jaringan perdagangan dan industri di berbagai daerah, serta perwakilan di sejumlah negara.

"Dalam kenyataannya Kadin yang mewakili dunia usaha hanya menerima kebijakan dan regulasi sebagai objek, bukan pelaku ekonomi," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kadin Indonesia Chris Kanter mengatakan, sebelum membuka pasar baru Indonesia harus meningkatkan daya saing terlebih dahulu. Pasalnya, negara importir biasaanya mencari harga yang bersaing dan kompetitif.

"Misalnya, kalau impor dari Vietnam harganya 100 dan dari Indonesia harganya 120, tentu saja importir lebih memilih dari Vietnam, dan saat ini pengusaha dihadapkan pada kemampuan bersaing," ujar Chris.

Menurut Chris, paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan upaya untuk memperbaiki daya saing industri di dalam negeri. Apabila daya saing Indonesia sudah mumpuni, maka pemerintah bisa  membantu untuk membuka pasar.