Presiden Jokowi Harus Didukung Rakyat dan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda mengataka,n dalam melaksanakan pemerintahan, Jokowi-JK harus mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Dukungan itu mencakup vertikal ataupun horizontal.

"Presiden dalam pemerintahannya harus punya dua dukungan baik secara vertikal maupun horizontal," kata Hanta saat dihubungi ROL, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan secara vertikal berupa dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Hal ini berarti Presiden Jokowi wajib memastikan kebijakan yang dikeluarkannya harus prorakyat. Kewenangannya disesuaikan dengan aspirasi dan kepentingan publik.

Dukungan publik tersebut, menurut Hanta, akan membantu Presiden berhadapan dengan manuver dari partai politik. Manuver itu berupa gerakan yang menyerang pemerintah dari parpol dan anggota legislatif. Dengan dukungan rakyat, Presiden memiliki kekuatan atas kebijakan yang diputuskannya.

Sementara itu, ditambahkannya, dukungan secara horizontal berarti mendapat pertolongan DPR. Itu bisa didapat pemerintah dengan menyiapkan strategi komunikasi politik. Strategi ini berupa negosiasi dan kompromi dalam memutuskan kesepakatan atas kebijakan yang ditentukan.

Selain itu, dukungan DPR juga bisa didapat dengan mneyiapkan tim ahli yang bisa menjembatani komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif. Jadi, hubungan keduanya bisa terjalin dengan baik lewat komunikator ulung.

Langkah itudinilainya bisa membantu pemerintah untuk bisa berjalan beriringan dalam membentuk pemerintahan yang baik. Termasuk dalam menghadapi permintaan DPR untuk tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Padahal Presiden sudah mengajukan nama baru, yaitu Komjen Badrodin Haiti untuk menggantikannya. Ini yang dianggap Hanta sebagai bentuk ujian kepada pemerintah bagaimana menyiapkan strategi kompomi dengan anggota legislatif.
‎