Tak Masalah Politisi dan Relawan Jadi Komisaris BUMN, Asalkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masuknya sejumlah kader partai politik dan relawan Jokowi dalam jajaran dewan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menimbulkan pro kontra bagi sejumlah kalangan.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, pemegang saham BUMN telah menunjuk komisaris berdasarkan prinsip kepercayaan dalam membantu kinerja perusahaan.

"Komisaris merupakan perwakilan dari pemegang saham yang ditempatkan di dalam perusahaan dan penunjukkannya berdasarkan kepercayaan," ujar Jimmy, dalam siaran pers yang diterima Republika di Jakarta, Selasa (24/3).

Menurut mantan Dirut PT Sarinah itu, dimasukannya orang-orang partai politik (parpol), tim sukses, sampai relawan kampanye ke dalam beberapa BUMN tidak masalah asalkan mampu bekerja profesional dan dapat mendongkrak kinerja perseroan.

"Siapa pun yang diangkat menjadi komisaris BUMN sebenarnya tak ada masalah, selama dia melalui penelaahan yang mendalam dan memiliki kompetensi di bidangnya. Atau dia punya networking yang luas untuk digunakan sebagai pengembangan usaha," lanjut  lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah kader partai politik duduk di kursi Dewan Komisaris BUMN seperti Cahaya Dwi Rembulan Sinaga (Bank Mandiri) dan Pataniari Siahaan (Bank BNI). Keduanya merupakan kader PDI Perjuangan. Adapun Diaz Hendropriyono yang duduk di jajaran komisaris PT Telkomsel adalah relawan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu.