Dinilai Mengeksploitasi Kaum Perempuan, HTI Tolak Kontes Kecantikan

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2). (Republika/Tahta Aidilla)

Red: Mohamad Amin Madani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan aksi unjukrasa menolak kontes Putri Indonesia di depan kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, Jumat (20/2).  

Mereka menolak kontes Putri Indonesia, karena dianggap mengeksploitasi dan merendahkan derajat kaum perempuan serta mengundang kemaksiatan. 

 

 
Berita Terpopuler

Pendapat dari Akademisi Hingga UAS Atas Polemik Salafi 'Kuasai' Masjid NU dan Muhammadiyah

Lima Fakta Misteri Pembunuhan Vina, Eky Sang Pacar Ternyata Anak Polisi

Digempur Pejuang Palestina, Israel Mundur dari Al Zaytoun

Pemerintah Akui Lengah Terkait Bencana Banjir Bandang di Sumbar yang Kali Ini Mematikan

Viral Dugaan Sekte Sesat di Bali, Sandiaga Klaim Sudah Tahu Lokasinya

Pihak Berwenang Rusia Kembali Tangkap Pejabat Tinggi Kementerian Pertahanan

Misteri Kematian Vina, Polisi Rilis Pembunuh, Kepala Desa Mengaku tak Kenal

Liverpool Lakukan Upaya Baru untuk Penyerang Real Madrid Rodrygo

Mahfud Ungkap Tendensi Revisi UU MK untuk Berhentikan Hakim-Hakim Tertentu

Salafi Bahayakan Negara Ancam Persatuan Umat, akankah Dilarang Seperti Malaysia?