DPR Minta Pemerintah Atasi Darurat Lapas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Khatibul Umam Wiranu meminta pemerintah untuk segera mengatasi kondisi darurat lapas. Ini menyusul kerusuhan yang terjadi di Lapas Labuan Ruku, Kabupaten Batubara, Sumatra Utara, Ahad (18/8).

Saat ini, kata Khatibul, tengah terjadi darurat lapas. Sehingga diperlukan langkah cepat seperti bagaimana mengantisipasi kelebihan kapasitas, penambahan petugas dan perlunya tindakan tegas terkait narkoba. 

"Awalnya kerusuhan di lapas berasal dari bisnis. Napi dapat remisi tak gratis dan itu ada sesuatu. Itu harus ditertibkan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan," kata politisi Partai Demokrat itu. 

Ia juga menilai rencana klarifikasi DPR kepada pemerintah melalui pemanggilan Menkumham Amir Syamsuddin tak akan menyelesaikan masalah. "Bisa saja Komisi III DPR memanggil menkumham besok, lusa. Tapi pemanggilan cepat Menkumham oleh Komisi III DPR apakah bisa cepat selesaikan masalah darurat LP," katanya.

Karenanya, ia menganggap pemanggilan Menkumham secara cepat tak penting. "Panggil menteri dalam waktu dekat tak penting. Tapi pemerintah yang harus cepat atasi darurat lapas," ujar dia.