Kasus Palopo, Partai Diminta Didik Kadernya

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo, mengatakan untuk mencegah terjadinya tindakan anarkis akibat ketidakpuasan hasil pemilukada seperti yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, partai harus  melakukan pendidikan politik kepada para kadernya.

Selain memberikan pendidikan politik kepada kader, partai juga harus memberi pendidikan politik kepada masyarakat.  Salah satu fungsi parpol, ujar Ganjar, dalam Undang-undang Parpol adalah memberikan pendidikan politik. Jika pendidikan politik ini berjalan dengan baik maka semua kader dalam kancah politik akan memiliki mental yang baik.

“Semua pihak memang harus siap menang dan siap kalah dalam persaingan politik, termasuk pemilukada,” katanya, Senin, (1/4). Jika calon kepala daerah merasa tidak puas dengan hasil pemilukada, terang ganjar, seharusnya masalah bisa diselesaikan melalui jalur hukum, bukan dengan kekerasan. Kekerasan hanya akan merugikan banyak pihak.

Polri, ujar Ganjar, harus segera turun untuk menyelidiki kejadian di Palopo. Agar masalah ini segera diselesaikan. Setiap lembaga negara, lanjut Ganjar, juga harus memerankan dirinya dalam  proses pemilukada. Penyelenggara pemilu, PNS, TNI, Polri harus netral. Tidak boleh ada yang bermain dalam hal ini untuk mencegah terjadinya konflik.