REPUBLIKA.CO.ID, JAMBI--Masyarakat Jambi antusias dengan pemaparan sosialisasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI) yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) di Gedung Bappeda, Provinsi Jambi, Selasa (19/12) pagi WIB. Antuasiasme ini sudah tampak sejak pembukaan acara sosialisasi yang dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Masyarakat yang terdiri dari sejumlah organisasi kepemudaan Jambi bersama HNW lantang menyanyikan lagu wajib tersebut. Dalam pemaparannya, HNW mengajak masyarakat yang hadir dalam forum sosialisasi ini untuk berpegang teguh kepada isi dari empat pilar kebangsaan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, empat pilar kebangsaan bukan sekadar wacana semata.

HNW menegaskan, sosialisasi empat pilar diperlukan negara untuk membuat masyarakat lebih mengenal Indonesia. HNW pun senang karena masyarakat Jambi antusias menyimak pemaparan empat pilar yang diberikan.

"Melalui sosialisasi ini mari berkenalan dengan Indonesia. Sudah merasa kenal dengan Indonesia?," kata HNW di lokasi.

Politisi berusia 57 tahun ini kemudian menguji tingkat pemahaman masyarakat Jambi dengan melemparkan pertanyaan yang berkaitan dengan tanggal 19 Desember. Hidayat menerangkan, tanggal dilasanakannya sosialiasi empat pilar di Jambi ini bertepatan dengan sebuah hari besar dalam sejarah Indonesia.

"Ada yang tahu tanggal 19 Desember itu dikenal sebagai hari apa?," kata HNW.

Sesaat kemudian terdengar jawaban. "Hari Bela Negara," teriak masyarakat.

HNW lalu meminta satu di antara warga Jambi yang hadir untuk maju menjelaskan makna dari tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara tersebut. Tak lama seorang remaja putri maju untuk coba menjelaskannya.

Mendapat penjelasan singkat, HNW kemudian melengkapi definisi Hari Bela Negara yang dipaparkan remaja tersebut. Politisi kelahiran Klaten, Jawa Tengah ini mengatakan, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006, Hari Bela Negara lahir untuk memperingati peristiwa bersejarah di masa transisi kemerdekaan.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Indonesia yang baru merdeka tiga tahun mengalami kekosongan pemerintahan. Hal ini terjadi karena pemimpin Indonesia kala itu, Soekarno-Hatta ditawan oleh Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka.

Kemudian, kata HNW, Soekarno mengirimkan pesan kepada Menteri Kemakmuran Indonesia Sjafruddin Prawiranegara melalui telegram untuk mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Saat itu, Sjafruddin sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Barat.

"Ketika itu telegram didiktekan oleh A.R Baswedan, kakek dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan. Lalu berdirilah PDRI yang diumumkan kepada dunia lewat radio," kata HNW.

PDRI ini kemudian jadi penegasan kepada dunia mengenai masih eksisnya Negara Indonesia yang sebelumnya diklaim sudah tiada oleh Belanda seiring penangkapan Soekarno-Hatta. Berangkat dari peristiwa ini, PBB yang mendengar pengumuman ikhwal adanya PDRI lantas mendesak Belanda untuk kembali ke meja perundingan.

Negara darurat yang dibentuk tanggal 19 Desember ini pun berhasil meneruskan kepemimpinan dengan menjalankan roda pemerintahan secara bergerilya di Sumatera. Dari catatan sejarah, PDRI mampu menjalankan pemerintahan selama dua tahun kurang hingga pengembalian mandat kepada Soekarno-Hatta pada Juli 1949.

Mendengar penjelasan yang HNW paparkan, masyarakat Jambi pun serentak mengangguk. "Jadi kita mesti mengenal Indonesia, agar lebih mencintai dan menghargai negara kita dan para pejuangnya," kata HNW.