REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- MPR menerima banyak masukan dari kalangan akademisi ketika menggelar Seminar Nasional Provinsi dengan tema 'Penataan Kewenangan MPR sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakyat dan Paham Demokrasi Konstitusional' di Padang, Rabu (17/6). Tiga orang narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta memberikan berbagai pemikirannya yaitu Nurbeti, Boy Yendra Tamin, dan Sanidjar Pebrianti R.

Ketiga narasumber memaparkan makalahnya masing-masing selama 10 menit. Nurbeti dengan makalahnya yang berjudul 'Konstitusionalisasi Kebijakan Ekonomi dan Lingkungan', Boy Yendra memaparkan makalahnya dengan judul 'Menata Ulang Kewenangan MPR', dan Sanidjar mengusung tema 'Kedudukan MPR sebagai Pelaksana Asas Kedaulatan Rakyat'.  

Sanidjar sebagai pembicara pertama memberikan masukan bahwa harus ada konsekuensi hukum apabila  MPR tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kesetaraan hubungan tata kerja DPR dengan DPD sebagai anggota MPR.  

Sebagai pembicara kedua, Boy Yendra mengungkapkan bahwa  perlu ditambahkannya kewenangan MPR salah satunya yaitu menetapkan GBHN dengan eksistensi dan fungsi yang berbeda dengan GBHN pada masa UUD 1945 sebelum amandemen.  

Terakhir, Nurbeti menyampaikan bahwa UUD NRI Tahun 1945 mengandung gagasan kedaulatan rakyat baik di bidang politik maupun ekonomi artinya pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat.  

Selaku pemerhati seminar yaitu anggota MPR RI T.B. Soenmandjaja (Fraksi PKS), Marwan Cik Asan (Fraksi Partai Demokrat),  M. Ali Taher (Fraksi PAN), Okky Asokawati (Fraksi PPP), turut memberikan apresiasi atas pelaksanaan seminar yang berjalan dengan menarik.