Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

Wednesday, 18 Zulhijjah 1442 / 28 July 2021

INDEX BERITA

PPATK Dorong RUU Perampasan Aset Segera Ditetapkan

Thursday, 29 Apr 2021 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae mendesak segera ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang telah diinisiasi penyusunannya sejak 2003. Dian mengatakan,...

Pemerintah Didorong Ajukan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Thursday, 25 Mar 2021 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani mendorong pemerintah segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana untuk dibahas di...

NasDem Dukung Segera Pengesahan RUU Perampasan Aset

Thursday, 25 Mar 2021 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mendukung segera disahkannya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Alasannya perampasan aset lebih bermanfaat daripada hukuman mati dan...

DPR Minta PPATK Prioritaskan RUU Perampasan Aset

Thursday, 25 Mar 2021 04:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera...

ICW: RUU Perampasan Aset Mudahkan Pemberantasan Korupsi

Wednesday, 24 Mar 2021 20:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 yang telah ditetapkan DPR. ICW menilai...

Legislator Nilai RUU Perampasan Aset Penting untuk Disahkan

Monday, 22 Feb 2021 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana perlu disahkan menjadi undang-undang. Ia mengatakan RUU itu akan menjadi alternatif...

KPK Sambut Baik RUU Perampasan Aset

Tuesday, 16 Feb 2021 22:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Karena itu, KPK menyambut baik langkah...

RUU Perampasan Aset Berantas TPPU

Sunday, 31 Aug 2014 07:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Universirtas Islam Indonesia Mudzakkir, menyatakan rancangan undang-Undang perampasan aset perlu disahkan karena cukup strategis untuk memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. "Dengan...

Komisi III: RUU Perampasan Aset untuk Siapa?

Friday, 09 Mar 2012 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Ketua Komisi III, Benny K Harman mempertanyakan mengenai RUU tersebut. Apakah substansi perampasan aset itu hanya dikenakan pada penyelenggara negara saja atau juga ke yang lainnya.Menurutnya, kalau itu untuk...

RUU Perampasan Asset Selesai 80 Persen

Friday, 09 Mar 2012 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf mendorong agar DPR mendukung RUU Perampasan Aset yang draft-nya tengah disusun saat ini. Pasalnya, jika jadi diterapkan subtansi aturan itu...

KPK: RUU Perampasan Aset tidak Berlaku Surut

Tuesday, 06 Dec 2011 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpendapat, jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor telah disahkan menjadi undang-undang, maka tidak bisa berlaku surut. "Ya kalau undang-undang itu kan...

MK Nilai Usulan RUU Perampasan Aset Berlaku Surut, Asbun

Tuesday, 06 Dec 2011 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak bisa berlaku surut. Pasalnya setiap aturan yang berlaku hanya bisa dijalankan setelah disahkan, dan tidak bisa diberlakukan ke belakang. "Jika...

ICW: RUU Perampasan Aset Berlaku Surut

Monday, 05 Dec 2011 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, menilai RUU Perampasan Aset lebih baik berlaku surut. Karena jika prosedur perampasan aset dilakukan ke depan, maka...

Meski Bertentangan dengan KUHP, Kontitusi Atur Pengecualian Untuk Pemberlakukan Surut

Monday, 05 Dec 2011 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberlakuan surut dalam Undang-Undang Perampasan Aset dinilai sesuai dengan konstitusi. Meski  bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, RUU PA bisa mendapatkan...

RUU Perampasan Aset Berlaku Surut

Monday, 05 Dec 2011 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar hukum pidana Muladi mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset berlaku surut. Dengan begitu, ketika UU itu berlaku bisa digunakan sebagai payung hukum untuk menyita harta...