REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan permintaan pihaknya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi business class untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Makkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan tidak gratis melainkan dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI. 

Dijelaskannya, dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim pengawasan yakni tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Sehingga untuk mengakomodir tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari sekretariat jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkanlah 80 kursi business class.

"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari  biro tavel kami, maka saya teleponlah Dirut Garuda. Untuk meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu dan tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan,” ujar Indra Iskandar kepada wartawan, Kamis  (15/6/2023) di Jakarta.

Pernyataan itu disampaikannya, sebagai klarifikasi atas sejumlah pemberitaan yang terkesan menuding DPR meminta ‘jatah’ kursi untuk berangkat ke tanah suci, dalam rangka menunaikan ibadah haji.“Jadi jangan salah paham, karena ini bukan konteksnya minta-minta untuk kepentingan pribadi. Tetapi kami memesan tiket untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR,” tegasnya.

Disisi lain Indra mengatakan, dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama, dibandingkan maskapai asing. Dengan alasan maskapai Garuda adalah badan usaha milik negara (BUMN) yang mana ketika pihaknya menggunakan fasilitas tersebut, tentunya juga akan memberi pemasukan bagi negara.

“Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Semangat nya kan merah putih. Dibanding kalau kta menggunakan maskapai asing, uangnya nanti buat negara lain dong,” tandasnya.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan...