Thursday, 18 Rajab 1444 / 09 February 2023

PBB: 500 Ribu Orang di Sudan Selatan Butuh Bantuan Tambahan

Ahad 27 Nov 2022 10:34 WIB

Rep: Alkhaledi Kurnialam / Red: Ilham Tirta

Seorang wanita membawa ember di kepalanya saat dia mengarungi banjir di desa Wang Chot, daerah Old Fangak, negara bagian Jonglei, Sudan Selatan pada 26 November 2020.

Seorang wanita membawa ember di kepalanya saat dia mengarungi banjir di desa Wang Chot, daerah Old Fangak, negara bagian Jonglei, Sudan Selatan pada 26 November 2020.

Foto: AP Photo/Maura Ajak
Lebih banyak orang akan menghadapi kerawanan pangan pada tahun depan

REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Sekitar 9,4 juta orang di Sudan Selatan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan dan layanan perlindungan tahun depan. Ini berarti setengah juta lebih banyak dari jumlah saat ini, menurut PBB dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada Jumat (25/11/2022).

Menurut laporan Tinjauan Kebutuhan Kemanusiaan Sudan Selatan (HNO) 2023, lebih banyak orang akan menghadapi kerawanan pangan pada tahun depan. Saat ini, hampir sepertiga dari 12,4 juta orang yang tinggal di Sudan Selatan menghadapi kerawanan pangan yang parah.

Baca Juga

Kondisi kemanusiaan telah diperburuk oleh kekerasan endemik, konflik, kendala akses, gangguan operasional, tantangan kesehatan masyarakat, dan efek perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Kebutuhan bantuan akan paling besar di kabupaten di Upper Nile dan Western Equatoria State yang sedang menghadapi konflik.

“Sesuatu harus berubah di Sudan Selatan karena jumlah orang yang membutuhkan terus meningkat setiap tahun dan sumber daya terus berkurang,” kata Sara Beysolow Nyanti, Koordinator Kemanusiaan di Sudan Selatan dilansir dari The New Arab, Sabtu (26/11/2022).

Nyanti mengimbau pemerintah memastikan kondisi damai dan mendorong pembangunan guna mengurangi kebutuhan bantuan kemanusiaan. Kekerasan terus melanda negara itu, menimbulkan ancaman terhadap kesepakatan damai yang ditandatangani pada 2018 oleh mantan saingan Presiden Salva Kiir dan wakilnya Riek Machar.

Machar belakangan ini menuduh Kiir melanggar perjanjian damai. Ratusan ribu orang tewas dan jutaan orang mengungsi dalam perang saudara sebelum kesepakatan damai ditandatangani.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA