Pedoman Penafsiran Dinilai Diperlukan di UU ITE

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Mas Alamil Huda

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. | Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dilakukan secara menyeluruh. Artinya, perubahan tak hanya dilakukan terhadap pasal-pasal dan juga perlunya pedoman penafsiran.

"Hemat saya baik revisi UU ITE maupun pedoman yang akan jadi standar penanganan perlu dilakukan," kata Arsul kepada Republika.co.id, Rabu (17/2).

Ia menilai jika hanya dilakukan salah satu saja tidak akan cukup menjawab persoalan yang ada di UU ITE.  Alasannya, karena pasal-pasal yang banyak dikritisi, terutama Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 2, dan Pasal 29 UU ITE sering ditafsirkan sesuai dengan alam pikir polisi. Arsul menambahkan, dan juga orang dijadikan saksi ahli, meski sebagian dari mereka kategorinya sebenarnya lebih sebagai 'ahli bersaksi' bukan 'saksi yang benar-benar ahli di bidangnya.

"Jadi agar penafsirannya tidak semata dibangun atas dasar pola pikir penegak hukumnya maka perlu dirumuskan ulang bunyi pasalnya, termasuk diberi penjelasan untuk 'memagari' tafsirnya," ucapnya.

Selain itu, pedoman penafsiran juga diperlukan agar ada standarisasi dalam proses-proses penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi. Oleh karena itu, untuk menunjukan keseriusan pemerintah, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap pemerintah segera menyusun nasakah akademik & draft RUU-nya. "Terus membuka ruang konsultasi publik," kata Arsul.

Saat ini revisi UU ITE tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Ia juga berharap pemerintah bisa memasukan revisi UU ITE pada pembahasan perubahan Prolegnas Prioritas di bulan Juni 2021 mendatang. "Nah waktu yang ada bisa dipakai untuk susun naskah akademik dan draft RUU-nya," tuturnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Revisi UU ITE Wujud Kegagalan Kebebasan Berekspresi

Baleg Tunggu Bamus Soal Revisi UU ITE Masuk Prolegnas

Legislator: UU ITE Perlu Pedoman Penafsiran

Kominfo Dorong Kepolisian dan Kejaksaan Buat Pedoman UU ITE

Minta Revisi, SAFEnet Catat 9 Pasal Bermasalah di UU ITE

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image