Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

Wednesday, 2 Ramadhan 1442 / 14 April 2021

INDEX BERITA

Komisi III Minta Polri Buka-Bukaan Soal Unlawful Killing

Thursday, 08 Apr 2021 22:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Arsul Sani mendesak Polri untuk transparan dalam kasus unlawful killing terhadap 6 laskar Front Pembela Islam...

Anggota DPR RI Usul Pasal 27-28 UU ITE Dirumuskan Ulang

Tuesday, 23 Mar 2021 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyarankan apabila dilakukan revisi terhadap UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) maka Pasal 27 dan...

Arsul Sani: Ungkapan Amien Rais Hanya Political Joke

Monday, 15 Mar 2021 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Arsul Sani ikut menanggapi tudingan yang dilontarkan Amien Rais terkait adanya rencana mengamandemen UUD 1945 untuk mengubah jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurutnya,...

MPR: Tak Ada Pembahasan Ubah Masa Jabatan Presiden

Sunday, 14 Mar 2021 17:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, hingga saat ini tak ada agenda untuk mengubah satu atau dua pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk, tidak ada perubahan...

Aturan Miras Dicabut, PPP: Terima Kasih Jokowi 

Tuesday, 02 Mar 2021 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 terkait investasi minuman keras (miras). Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul...

Pedoman Penafsiran Dinilai Diperlukan di UU ITE

Wednesday, 17 Feb 2021 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai, revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) perlu dilakukan secara menyeluruh. Artinya, perubahan tak...

Anggota Komisi III Minta Polri Proses Temuan Komnas HAM

Sunday, 10 Jan 2021 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani meminta Polri untuk memproses temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI). Tindak...

Anggota Komisi III: Mensos Juliari tak Dijerat Pidana Mati

Monday, 07 Dec 2020 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjerat kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tidak dijerat dengan pasal yang memuat...

Arsul: OTT Beruntun Buktikan Revisi UU tak Buat KPK Lemah

Sunday, 06 Dec 2020 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah...

Suharso Monoarfa Optimistis Terpilih Pimpin PPP

Sunday, 08 Nov 2020 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyatakan optimistis akan kembali terpilih memimpin partai ini sebagai Ketua Umum dalam Muktamar ke-9 PPP di Makassar...

Sekjen PPP: Muktamar IX Sudah Jadi Momen Islah

Monday, 02 Nov 2020 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar IX pada 18 hingga 21 Desember 2020, di Makassar, Sulawesi Selatan. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan forum tersebut sudah...

Ini Alasan Arsul Sani tak Maju dalam Pemilihan Caketum PPP

Tuesday, 27 Oct 2020 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan tak akan maju sebagai calon ketua umum (caketum) PPP dalam Muktamar yang akan digelar Desember mendatang. Ia...

Bursa Caketum PPP, dari Suharso, Khofifah Hingga Sandiaga

Monday, 26 Oct 2020 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan segera melakukan Muktamar IX yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum. Sejumlah nama yang digadang bakal menjadi calon ketua umum pun...

Soal Supervisi Kasus Pinangki, Ini Saran Anggota DPR ke KPK

Monday, 31 Aug 2020 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menyampaikan pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM (Kemenkopolhukam) jika permohonan supervisi terkait kasus...

PPP: Demokrat Usulkan Dapil Nasional di DPR

Thursday, 13 Aug 2020 07:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional di parlemen. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani usai melakukan pertemuan dengan DPP...

Demokrat-PPP Berkoalisi di 23 Daerah untuk Pilkada 2022

Thursday, 13 Aug 2020 05:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan silaturahim politik ke DPP Partai Persatuan Pembangunan, Rabu (12/8). Usai pertemuan tertutup itu, keduanya sepakat untuk berkoalisi dalam pemilihan...

MA Terbitkan Aturan Pemidanaan Tipikor, Ini Kata Legislator

Tuesday, 04 Aug 2020 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan adanya peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Perkara Tipikor Pasal 2 dan 3 UU Tipikor....

Arsul Sani Sarankan Format Tim Pemburu Koruptor Diubah

Tuesday, 14 Jul 2020 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menyarankan agar format Tim Pemburu Koruptor (TPK) tidak lagi seperti tim ad-hoc yang awak utamanya adalah Kejaksaan Agung....

Pemerintah Bisa Kena Tipikor Bila Abaikan KPK Soal Prakerja

Friday, 19 Jun 2020 13:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menilai pemerintah harus menindaklanjuti rekomendasi KPK soal kejanggalan-kejanggalan dalam implementasi Kartu Prakerja. Hal ini sangat diperlukan agar nantinya stakeholder terkait Kartu...

RUU HIP, Pemerintah Kembali Diminta Sampaikan Sikap Resmi

Wednesday, 17 Jun 2020 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengapresiasi sikap pemerintah yang meminta agar pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) ditunda. Namun, ia berharap pemerintah dapat...

Arsul Sani: Tinjau Kembali Skema Kartu Pra-Kerja

Thursday, 21 May 2020 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) RI Arsul Sani menyarankan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait meninjau kembali skema pelatihan dan penganggaran program Kartu Pra-Kerja. Peninjauan untuk...

Ini Kata PPP Setelah Mantan Ketumnya Keluar dari Rutan

Thursday, 30 Apr 2020 04:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai perintah Mahkamah Agung (MA) kepada KPK untuk mengeluarkan mantan ketua umum PPP M Romahurmuziy (Romi) dari rumah tahanan (rutan)...

Arsul Soroti Pejabat Pemerintah yang Kerap tak Sinkron

Saturday, 04 Apr 2020 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Arsul Sani menyoroti ketidaksinkronan pemerintah dalam menyampaikan informasi di tengah pandemi virus corona baru atau Covid-19. Pemerintah kerap menyampaikan informasi berbeda-beda bahkan saling meralat...

Cegah Corona di Lapas, Anggota DPR Usul Amnesti Selektif

Sunday, 29 Mar 2020 10:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai kapasitas berlebih di sejumlah lembaga permasyarakatan (lapas) di Indonesia berpotensi menyebabkan tersebarnya virus corona di lingkungan lapas tidak terkendali....

Ini Isi Pertemuan Jokowi dan Petinggi Parpol Pekan Lalu

Thursday, 12 Mar 2020 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  Arsul Sani mengungkapkan isi pertemuan antara pimpinan partai politik (parpol) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat (6/3) pekan lalu. Ia menuturkan ada...

Arsul: Penyederhanaan Parpol tidak Harus dengan Menambah PT

Thursday, 12 Mar 2020 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PPP Arsul Sani menanggapi adanya usulan dinaikannya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen. Menurutnya, ide penyederhanaan partai politik tidak harus dengan menambah parliamentary threshold...

Arsul Kritik Penghapusan Religiusitas di Kode Etik KPK

Monday, 09 Mar 2020 15:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyusun kode etik bagi pimpinan KPK baru membuang nilai dasar religiusitas dan diganti dengan sinergi. Anggota Komisi III DPR RI...

'Komnas HAM-Kejakgung Jangan Tiktok Soal Pelanggaran HAM'

Thursday, 05 Mar 2020 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, meminta Komnas HAM dan Kejaksaan Agung satu pandangan dalam mendefinisikan pelanggaran HAM berat. Bukan saling membenarkan pendapatnya masing-masing. "Agar tidak...

Arsul: Biarkan Tim Independen Kemenkumham Bekerja

Thursday, 30 Jan 2020 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan tidak mau terburu-buru menilai bahwa tim independen yang dibentuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) adalah upaya 'cuci...

Sudah Temui Pimpinan Parpol, Susunan Kabinet Jokowi Rampung

Thursday, 17 Oct 2019 17:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) disebut sudah menyelesaikan susunan kabinetnya untuk periode 2019 - 2024. Susunan itu diselesaikan Jokowi setelah menemui para pimpinan partai politik (Parpol).  "Dilantiknya...

Anggota DPR dari PPP Sebut Perppu tak Dapat Batalkan UU KPK

Friday, 27 Sep 2019 12:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali membuka opsi penerbitan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) pengganti hasil revisi UU KPK yang telah disahkan. Namun, anggota Komisi III DPR dari...

Anggota DPR: Pasal 281 RKUHP tak Kriminalisasi Pers

Wednesday, 18 Sep 2019 22:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers. Sebab, pasal tersebut harus...

Anggota DPR Sebut Surpres Soal Revisi UU KPK Sudah Diterima

Thursday, 12 Sep 2019 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI memastikan surat presiden (surpres) dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sudah diterima pada Rabu (12/9). Surpres itu menandakan Kesetujuan pemerintah untuk membahas revisi UU...

Hari Ini DPR Gelar Dengar Pendapat Masyarakat Soal Capim KPK

Tuesday, 10 Sep 2019 10:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III (Hukum) DPR RI akan mendengar pandangan masyarakat sipil soal seleksi calon pimpinan KPK pada Selasa (10/9). Agenda ini merupakan rangkaian proses seleksi calon pimpinan...

DPR Berharap Jokowi Terbitkan Supres Revisi UU KPK

Monday, 09 Sep 2019 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani berharap Presiden Joko Widodo segera menerbitkan surat presiden (surpres) terkait usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan...

DPR: Dewan Pengawas tak Tumpang Tindih Dengan Pimpinan KPK

Friday, 06 Sep 2019 11:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III (Hukum) DPR RI membantah kekhawatiran bahwa dewan pengawas dalam poin revisi Undang-Undang KPK akan tumpang tindih wewenang dengan pimpinan KPK. Komisi III DPR RI juga...

Kapolri Diminta Jelaskan Pernyataan Soal Keterlibatan Asing

Monday, 02 Sep 2019 23:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pernyataannya yang menyebut adanya pihak asing berkecimpung dalam kerusuhan di Papua. "Kalau Pak Kapolri...

RKUHP: Penghinaan Presiden Harus Aduan Langsung Presiden

Thursday, 29 Aug 2019 11:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Draf terakhir Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tetap mempertahankan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, penghinaan presiden dan wakil presiden berupa delik aduan yang...

PPP Sebut Sudah Tahu Jumlah Jatah Menteri dari Jokowi

Wednesday, 07 Aug 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PPP mengaku sudah mendapat jumlah posisi menteri yang diberikan untuk PPP dari Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, partai belum...

Pertemuan Lanjutan Jokowi-Prabowo akan Bahas Posisi Gerindra

Sunday, 14 Jul 2019 19:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Arsul Sani mengungkapkan, akan ada pertemuan lanjutan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dia mengatakan, pertemuan itu...

DPR Tunggu Permintaan Pertimbangan Amnesti Baiq Nuril

Sunday, 14 Jul 2019 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih menunggu permintaan pertimbangan pemberian amnesti terhadap Baiq Nuril dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hingga kini, permintaan tersebut belum diajukan kepada DPR. “Setahu saya belum (menerima...

TKN Prediksi Permohonan Prabowo-Sandi ke MA Bakal Sia-Sia

Thursday, 11 Jul 2019 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin bidang hukum Arsul Sani menilai pengajuan permohonan pelanggaran administrasi pemilu ke Mahkamah Agung (MA) yang diajukan...

Kasus Baiq Nuril, Anggota Komisi III Setuju UU ITE Direvisi

Thursday, 11 Jul 2019 01:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani setuju agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Dorongan melakukan revisi tersebut menyusul kasus Baiq Nuril, korban...

Pengajuan Amnesti Baiq Nuril Sesuai Kaidah Hukum

Wednesday, 10 Jul 2019 22:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajuan amnesti terpidanan pelanggaran UU ITE Baiq Nuril disebut sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku. Instrumen amnesti bahkan dinilai sebagai instrumen yang paling tepat untuk...

TKN Respons KTP Prabowo-Sandi yang Viral di Media Sosial

Wednesday, 03 Jul 2019 12:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin merespons penjualan kartu tanda pendukung (KTP) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang viral di media sosial. TKN menilai, ramainya perbincangan mengenai...

Meski Tugasnya Rampung, Tim Kampanye Jokowi tak Dibubarkan

Wednesday, 03 Jul 2019 04:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja sudah merampungkan tugasnya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin sebagai...

Jokowi Belum Paparkan Rincian Portofolio Kabinet

Tuesday, 02 Jul 2019 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) belum memaparkan secara rinci portofolio kabinet yang diharapkannya pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil pilpres. Para pimpinan partai politik masih menunggu paparan...

Jokowi Kumpulkan Seluruh Tim Kampanye Daerah

Tuesday, 02 Jul 2019 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan seluruh tim kampanye daerah (TKD) pada Selasa...

Pembahasan RUU KUHP Fokus Tujuh Isu

Friday, 28 Jun 2019 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memasuki tahap konsinyering atau menerima masukan dari pihak terkait. Terdapat tujuh isu krusial dalam RKUHP yang rencananya...

TKN: Jokowi tak Bertemu Prabowo Ketika Keduanya di Thailand

Friday, 28 Jun 2019 17:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, memastikan tidak ada pertemuan antara Jokowi dan Prabowo ketika keduanya berada di Thailand, pekan...