Monday, 5 Zulhijjah 1443 / 04 July 2022

Pemprov Jabar Awasi Distribusi Minyak Goreng Curah

Kamis 26 May 2022 14:22 WIB

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad

Pedagang mengemas minyak goreng curah yang dijual di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2022, langkah tersebut diambil setelah harga barang kebutuhan pokok itu mulai mengalami penurunan pada pekan ini.

Pedagang mengemas minyak goreng curah yang dijual di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/5/2022). Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah pada 31 Mei 2022, langkah tersebut diambil setelah harga barang kebutuhan pokok itu mulai mengalami penurunan pada pekan ini.

Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Pemprov menggandeng Bulog Jabar agar harga migor curah dapat sesuai dengan HET.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengawasi distribusi minyak goreng (migor) curah. 

Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jabar Eem Sujaemah, pengawasan distribusi migor curah ini dilakukan mengingat harga jual di pasaran masih belum sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Baca Juga

Menurutnya, pemerintah mengupayakan agar tidak banyak rantai distribusi migor curah. "Kami bekerja sama dengan pusat, kabupaten dan kota supaya dari produsen kemudian langsung ke distributor, dan langsung ke konsumen. Tidak banyak rantai yang menyebabkan mahal di pasar," ujar Eem, Kamis (26/5).

Eem menjelaskan, upaya yang dilakukan lainnya, yaitu dengan menggandeng Bulog Jabar agar harga migor curah dapat sesuai dengan HET. Apalagi, harga migor curah masih di angka Rp17 ribu per liter. Sedangkan berdasarkan HET ada di Rp14 ribu.  

Eem menilai, upaya penurunan harga migor curah ini akan memakan waktu. "Kami menargetkan sesuai HET Rp14 ribu (per liter). Ya kita sudah mulai dari sekarang. Pemerintah pusat tugaskan produsen dan distributor untuk distribusi minyak,"katanya. 

Hal ini, kata Eem, berbeda dengan harga migor kemasan yang saat ini sudah menyesuaikan aturan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Di mana Kemenag telah meminta setiap daerah bisa menyesuaikan harga keekonomian.

Kendati demikain, Eem memastikan pihaknya tetap melakukan pemantauan pula terhadap migor kemasan. "Kita juga tetap melakukan pemantauan untuk harga keekonomian minyak goreng kemasan," katanya.

Pemprov Jabar sendiri telah mencetuskan inovasi agar masyarakat mudah mendapatkan minyak goreng khususnya dengan harga murah. Inovasi tersebut, salah satunya dengan  menghadirkan program pemesanan minyak goreng via Aplikasi Sapawarga buat Ibu-Ibu dimana-mana (Pemirsa Budiman) untuk wilayah Bodebek. 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, Pemprov Jabar mengeluarkan kebijakan terobosan pemesanan dan hak pakai distribusi minyak goreng bersubsidi via aplikasi Sapawarga. Adapun yang berperan penting dalam hal ini adalah BUMD. "Di masa krisis seperti ini kami tugaskan BUMD Agro Jabar untuk mencari sumber minyak goreng lalu dibagikan ke rumah tangga dengan cara senyaman-nyamannya. Karena ini sudah jaman digital maka kita pakai aplikasi," ujar Ridwan Kamil.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan respon sosial dan bentuk kehadiran negara di tengah kondisi kesulitan warga Jabar mengakses migor murah dan kelangkaan migor curah bersubsidi yang kini masih dirasakan masyarakat. 

Untuk warga yang memesan minyak goreng curah via Pemirsa Budiman hanya dibatasi 3 kilogram per bulan per 1 kepala keluarga. Untuk mendapattkan minyak goreng ini warga cukup membayar Rp15.500 per kilo. 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA