Mantan anggota DPR-RI periode 2004-2009 itu mengatakan saat perang Ukraina dengan Rusia saat ini terlihat kenaikan harga gandum, minyak, dan seterusnya. Apabila Indonesia berdikari, maka negara tidak bergantung pada asing.
"Ini harus kita tunjukkan bukan karena kami antiasing, tetapi supaya kita sama-sama tingkatkan kemampuan produksi ekonomi, sebagai elemen penting dalam ketahanan nasional, sebagai syarat pembangunan bela negara dalam pengertian yang positif," kata dia.
Sejauh ini, kata Hasto, Presiden Joko Widodo sudah cukup baik meletakkan fondasi kemajuan seperti dalam perspektif ekonomi hijau untuk mengurangi emisi karbon. PDIP, lanjut dia, mendukung gerakan Presiden Jokowi itu.
"Kita kaya dengan nikel, tetapi jangan sampai konsepsi pembangunan kita kemudian makin tergantung lagi. Maka ketika Pak Jokowi mendorong mobil listrik, ini juga harus mendorong kemampuan anak bangsa," jelas Hasto.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Prof. Rokhmin Dahuri menyebutkan bahwa tak ada sebuah negara yang maju dan makmur apabila tidak menjalin kerja sama. Karena itu, akademisi, pemerintah, dan industri harus bergotong royong mewujudkan Indonesia maju.
"Harapan saya kerja sama kepala daerah dan kampus tak berhenti di seremonial, tetapi berlanjut sehingga kita bisa berdikari menguasai teknologi dan ilmu," kata Rokhmin.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu memandang selama puluhan tahun mengajar di dalam dan luar negeri, membangunkan spirit lebih sulit dibanding aspek teknokrasi. "Jadi bagaimana civitas akademika entah itu mahasiswa, dosen, tenaga akademik, menggelorakan spirit kepemimpinan bukan hanya jago kandang," kata Rokhmin.
Rokhmin juga meyakini Indonesia bisa mengejar cita-cita Presiden Joko Widodo dan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri agar Indonesia maju pada 2045. Meski demikian, dia memandang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk merealisasikan mimpi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
