Thursday, 8 Zulhijjah 1443 / 07 July 2022

Abu Dhabi Loloskan Aturan Pernikahan Sipil Ekspatriat, Ini Penjelasannya

Selasa 08 Feb 2022 01:10 WIB

Rep: Mabruroh/ Red: Nashih Nashrullah

Menikah. (ilustrasi) Terdapat 52 pasal terkait dengan pernikahan ekspatriat di Abu Dhabi

Menikah. (ilustrasi) Terdapat 52 pasal terkait dengan pernikahan ekspatriat di Abu Dhabi

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Terdapat 52 pasal terkait dengan pernikahan ekspatriat di Abu Dhabi

REPUBLIKA.CO.ID, ABU DHABI — Wakil Perdana Menteri, Menteri Kepresidenan dan Ketua Departemen Yudisial (ADJD) Abu Dhabi, Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, mengeluarkan Keputusan No. 8 Tahun 2022 yang menyetujui Peraturan untuk pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Sipil No. 14 Tahun 2020 di Emirat Abu Dhabi. 

Youssef Saeed Al Abri, Wakil Sekretaris Departemen Kehakiman Abu Dhabi, mengatakan bahwa peraturan tersebut mencakup semua rincian yang berkaitan dengan proses hukum di bawah Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian Sipil di Emirat Abu Dhabi, sebuah undang-undang yang memperkenalkan konsep modern dan maju hukum keluarga sipil untuk orang asing sejalan dengan praktik terbaik internasional. 

Baca Juga

Aturan itu, jelasnya, mencakup 52 Pasal yang mengatur yurisdiksi Pengadilan Keluarga Sipil, yang telah didirikan di Emirat Abu Dhabi, untuk memutuskan klaim dan perselisihan terkait pernikahan sipil dan akibatnya, seperti perceraian sipil, perkawinan bersama, hak asuh anak, hak keuangan yang timbul dari perceraian, wasiat, warisan sipil, bukti orang tua, adopsi dan masalah status pribadi warga negara asing lainnya. 

Bab kedua dari Putusan itu mengatur tentang tata cara perkawinan sipil dan syarat-syarat penutupannya. Terpenting adalah tidak adanya syarat adanya tutor atau wali bagi istri dan tidak adanya syarat saksi-saksi, di samping syarat-syarat kemungkinan menyimpulkan kontrak pernikahan sipil untuk turis dan individu yang tinggal di luar Emirat atau di luar negara, layanan yang disediakan oleh Emirat Abu Dhabi secara eksklusif di wilayah tersebut. 

Bab ketiga meliputi tata cara perceraian perdata atau yang dikenal dengan istilah “perceraian bukan karena kesalahan”, yang didasarkan pada persamaan hak dari kedua pasangan untuk mengajukan perceraian dengan tidak mengurangi hak-hak finansial istri sehubungan dengan perceraian tersebut. 

Sidang pertama tanpa kebutuhan untuk membuktikan prasangka atau membenarkan alasan-alasan perpisahan, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan prosedur dengan cara yang mudah dan cepat untuk mengurangi pertengkaran dan perselisihan di antara pasangan, terutama jika pasangan itu memiliki anak. 

Baca juga: Kemenag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Antisipasi Omicron, Ini Detailnya

Pasal 13 Putusan tersebut mengatur tata cara pengajuan permohonan cerai perdata, dan menetapkan bahwa pemohon harus mengisi formulir permohonan dwibahasa yang disiapkan untuk tujuan ini, tanpa memerlukan bantuan pengacara. 

Terdakwa dapat menantang yurisdiksi pengadilan saja, tanpa pembelaan lain berdasarkan alasan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum tanggal sidang yang dijadwalkan untuk pengumuman perceraian.   

 

 

 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA