Wednesday, 19 Muharram 1444 / 17 August 2022

MUI: Umat Islam Tetap Bisa Sholat Berjamaah dan Sholat Jumat di Masjid

Senin 07 Feb 2022 09:37 WIB

Rep: Rossi Handayani/ Red: Nashih Nashrullah

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, engimbau umat Muslim untuk tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh, engimbau umat Muslim untuk tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan

Foto: Prayogi/Republika
MUI mengimbau umat Muslim untuk tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta masyarakat Muslim agar meningkatkan kewaspadaan di tengah meningkatnya kasus covid-19. Namun kaum Muslim masih tetap dapat mengerjakan sholat berjamaah di masjid atau mushola.

"Menyikapi peningkatan penularan wabah Covid-19 hari-hari ini Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada masyarakat Muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dengan disiplin menjalakan protokol kesehatan," kata Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, melalui siaran Youtube Official TVMUI, yang dikutip Republika.co.id, Senin (7/2/2022).

Baca Juga

Dia melanjutkan, peningkatan protokol kesehatan dapat dilakukan, baik saat menjalankan kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti bekerja, berbelanja dan lainnya. Ini juga berlaku untuk aktivitas keagamaan seperti sholat Jumat dan sholat berjamaah.

"Namun hingga hari ini MUI berkeyakinan pemerintah mampu menangani dan mengendalikan wabah, dengan  demikian aktivitas sholat berjamaah sebagaimana biasa tetap menjalankan protokol kesehatan secara secara ketat," kata dia.

Asrorun mengatakan, untuk perkembangan lanjutkan MUI akan mengikuti dinamika perkembangan dan kebijakan pemerintah. Pernyataan ini juga menjadi bagian dari klarifikasi pemberitaan yang menyatakan MUI mengimbau masyarakat tidak melakukan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat Zuhur.

"Hari-hari ini benar ada peningkatan wabah tapi soal policy mengenai pembatasan ketat aktivitas sosial itu menjadi ranah pemerintah, dan aktivitas berbasis jamaah jadi bagian tak terpisahkan dari publik policy, apakah nanti pemerintah masih mampu mengendalikan atau tidak," kata Niam.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA