Semua itu dikatakan Samsuri sejalan dengan semangat Merdeka Belajar. Sehingga diharapkan belanja produk TIK akan mendorong digitalisasi sekolah sebagai upaya mewujudkan infrastruktur kelas dan sekolah masa depan.
Pengadaan barang TIK untuk digitalisasi pendidikan ini mendukung produk dalam negeri (PDN). "Sehingga sejalan dengan program pemerintah agar kita menjadi penggerak kemajuan negeri kita sendiri," kata Samsuri.
Penjelasan lebih jauh tentang laptop pelajar didapatkan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud-Ristek Wikan Sakarinto. Ia memaparkan memaparkan program laptop pelajar yang menggunakan Google Chromebook untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar jarak jauh menghabiskan anggaran hingga Rp 3,7 triliun pada 2021.
Dana Rp 3,7 triliun itu terdiri dari dua alokasi. Pertama dari anggaran Kemendikburistek (APBN Pusat) senilai Rp 1,3 triliun, dan kedua Rp 2,4 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2021.
Wikan menjabarkan anggaran Rp 1,3 triliun dari pusat digunakan untuk 189.840 unit laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor, dan 45 speaker. Sementara untuk anggaran Rp 2,4 trilun yang didistribusikan ke pemerintah daerah digunakan untuk 284.147 laptop, 17.510 wireless router, 10.799 proyektor beserta layar, 10.799 konektor, 8.205 printer, dan 6.527 scanner.
Sedangkan mengenai harga laptop sudah diatur dalam e-catalog di sistem pengadaan barang dan jasa yang resmi oleh pemerintah. "Jadi harganya sesuai e-catalog," kata Wikan.
Wikan menjamin lewat sistem tersebut ada mekanisme kompetisi yang sehat. "Jadi kita tidak mengatur harga, yang kita siapkan adalah anggaran," tutur Wikan.
Dalam peluncuran perakitan pertama Google Chromebook, Selasa (3/8), Wikan menjelaskan anggaran Rp 3,7 triliun itu tidak hanya untuk laptop, tapi juga elemen-elemen pendukung lainnya. Laptop ini menjadi produk utama karena Indonesia ingin mengembangkan digitalisasi di proses pendidikan, tetapi anggaran itu juga untuk access point. "Kalau enggak ada access point gimana internetnya nyambung?" ujar Wikan.
Saat ini, Google Chromebook pesanan pemerintah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar itu sudah siap dirakit oleh enam produsen elektronik lokal, yakni Advan, Evercross, Axioo, Zyrex, SPC, dan TSM Technologies. Dalam memproduksi Google Chromebook, keenam produsen lokal tersebut berkolaborasi dengan ribuan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) dan akan merekrut tenaga kerja agar bisa mencapai target jutaan produksi dalam beberapa tahun ke depan.
Kolaborasi antara keenam produsen elektronik lokal dengan SMK dalam proses produksi Google Chromebook ini bertujuan agar para siswa dapat mendapatkan manfaat dan keterampilan nyata yang dibutuhkan industri. "Inilah salah satu bentuk konkret nyata link and match antara pendidikan vokasi berbasis project base learning dengan industri dan dunia kerja," ucap dia.
Wikan mengatakan, kolaborasi antara Google, industri elektronik lokal, dan vokasi ini bertujuan memberikan seperangkat keterampilan yang lebih luas dalam bidang industri manufaktur dan teknologi informasi di kalangan anak muda. Lebih lanjut ini akan menjadi inisiatif membangun pilar perekenomian nasional karena diprediksi akan menghasilkan Chromebook yang potensial yang bisa diekspor ke luar negeri. "Di samping sebagai fasilitas pendukung pembelajaran digital," tutur Wikan.
Sayangnya, karena polemik soal kekhawatiran penyelewangan dalam kasus tersebut, sejumlah pihak meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi proyek tersebut. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni salah satu pihak yang meminta KPK ikut mengawasi proses pengadaan 240.000 unit laptop buatan dalam negeri untuk pelajar.
Permintaan Sahroni bukan tanpa alasan. Ia beralasan di Komisi III DPR RI pengadaan apa pun yang sifatnya menggunakan anggaran harus diperhatikan KPK dalam semua prosesnya. Hal ini tidak lain untuk mengantisipasi potensi korupsi. "Apalagi karena ini jumlahnya besar," kata Sahroni.
Langkah pengawasan itu sangat penting agar proses pengadaan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Meski meminta KPK mengawasi, Sahroni mengaku tidak mempermasalahkan polemik di masyarakat yang menilai harga laptop terlalu mahal. Karena yang terpenting menurut Sahroni adalah prosesnya diawasi ketat oleh KPK.
"Saya tidak mau memperdebatkan ini mahal atau murah," kata dia seraya mengatakan pengadaan itu berasal dari sektor pendidikan yang sangat penting bagi masa depan bangsa. "Jadi harus yang terbaik kita berikan," ujar Sahroni melanjutkan.
KPK lantas angkat bicara soal permintaan tersebut. Lewat Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri komisi antirasuah itu meminta pengadaan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ali memastikan KPK dan aparat penegak hukum lain tetap melakukan pengawasan terkait setiap penggunaan uang negara.
"KPK mengingatkan pelaksana kegiatan dimaksud agar dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap Ali.
Selain itu, kata dia, proses pengadaan harus dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku. "Pelaksanaan kegiatan harus dipastikan dilakukan sesuai mekanisme dan aturan-aturan pengadaan yang berlaku," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
