Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Monday, 13 Safar 1443 / 20 September 2021

Wapres: Pers Harus Terus Berjalan di Tengah Pandemi Covid

Sabtu 24 Jul 2021 16:41 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) K.H. Maruf Amin

Foto: BKKBN
Wapres mengatakan pers memegang peranan krusial di tengah pandemi Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menegaskan pers memegang peranan krusial di tengah pandemi Covid-19. Terutama dalam menghadirkan fakta dan informasi terpecaya seputar Covid-19, mulai dari edukasi pentingnya protokol kesehatan, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi dan juga penyajian data lainnya secara akurat.

"Pekerjaan pers harus terus berjalan agar akses masyarakat terhadap informasi yang aktual, faktual dan kredibel dapat terus terbuka," kata Wapres saat menghadiri acara PWI Bermunajat "Mengetuk Pintu Langit", Sabtu (24/7).

Baca Juga

Karena itu, pemerintah mendorong insan pers untuk terus meningkatkan partisipasinya dalam program vaksinasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, hingga 16 Juli 2021, terdapat 22.700 insan pers juga media yang telah mendapatkan dosis vaksin yang pertama dan 14.385 orang telah menerima dosis yang kedua.

Wapres berharap, peran pers dalam menggencarkan sosialisasi program vaksinasi nasional ke masyarakat. Ini agar mencapai target untuk membentuk kekebalan kelompok dan sukses memberikan vaksinasi bagi setidaknya 70 persen dari total populasi masyarakat Indonesia.

"Dalam kondisi pandemi ini, jurnalis menjadi ujung tombak penyampaian beragam informasi tentang Covid-19," ujar Wapres.

Wapres menilai, peran media juga sangat krusial dalam menyampaikan kritik yang membangun terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pers juga sekaligus berperan melakukan cek fakta di lapangan atas hoaks maupun disinformasi yang ada.

Namun, Wapres menyayangkan masih adanya media yang mengabaikan kode etik jurnalistik, bahkan mengamplifikasi informasi yang tidak benar demi meraih click bait atau "umpan klik" masyarakat.

"Misalnya dengan judul berita yang membuat orang tertarik padahal kontennya berbeda, sehingga ramai beredar tanpa didukung verifikasi dan fakta yang mumpuni," kata Wapres.

Ia mengungkap data Kementerian Kominfo pada 16 Juli lalu melaporkan temuan sebanyak 2.027 isu hoaks Covid-19, vaksin Covid-19, dan PPKM darurat dengan total keseluruhan persebaran berjumlah 5,835 konten hoaks dan disinformasi. Wapres mengatakan, data tersebut juga meliputi penyebaran berita dengan konteks yang tidak tepat atau click bait oleh masyarakat.

"Situasi demikian tidak hanya akan memancing kesalahpahaman, menciptakan keresahan, namun juga dapat memicu perpecahan dan melemahkan eksistensi pers Indonesia sebagai pers pemersatu," ujarnya.

Terlebih lagi dalam situasi pandemi saat ini. Karenanya, Wapres meminta pers untuk terus mengedepankan empati, baik terhadap tenaga kesehatan, aparat pelaksana, penderita Covid-19, maupun masyarakat terdampak Covid-19.

"Kini merupakan waktu bagi kita semua untuk menyatukan langkah dan bahu-membahu mendukung satu sama lain," ucap Wapres.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh pun menggarisbawahi lintas komponen bangsa sebagai kunci dalam penanganan pandemi Covid-19. Ini karena pandemi ini adalah persoalan kompleks.

"Persoalan kompleks, approach-nya harus approach kompleks. Salah satu approach kompleks itu adalah lintas, lintas komponen bangsa, lintas sektor industri. Intinya adalah kebersamaan, partisipasi dari masyarakat secara keseluruhan menjadi kata kunci. Jika kompleks, tidak ada saya, yang ada adalah kita. The power of we," kata Nuh.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA