Misalnya, jika Arab Saudi memutuskan persentase jamaah yang bisa berangkat, Kemenag sudah menyiapkan mekanisme pemilihan siapa saja yang akan berangkat.
Jika pemerintah Arab Saudi pada Ramadhan misalnya, mengumumkan akan membuka pelaksanaan ibadah haji, maka Kemenag juga punya perhitungan berapa persen yang akan bisa diberangkatkan. Jika pengumuman itu keluar setelah hari raya Idul Fitri, Kemenag juga sudah mempersiapkan skenario dan tindakannya. Dan seterusnya.
Tetapi ternyata, pemerintah Arab Saudi tidak memberikan keterangan resmi apapun terkait pelaksanaan ibadah haji tahun ini, sampi batas waktu persiapan jamaah haji Indonesia terlewati.
Sehari setelah Menteri Agama RI menyatakan bahwa ibadah haji tidak bisa dilaksanakan tahun ini, Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta mengeluarkan maklumat, berupa surat yang ditujukan kepada ketua DPR RI.
Di dalam surat tersebut, Duta Besar Saudi menyatakan bahwa sampai 4 Juni 2021, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait pelaksanaan ibadah haji.
Surat itu juga sekaligus menepis pernyataan beberapa anggota DPR yang mengatakan bahwa Saudi sudah mengelurkan izin haji kepada beberapa negara, dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya. 11 negara yang warganya diizinkan mengunjungi Saudi juga tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji.
Orang yang beriman dan berpikiran jernih, tentu bisa memahami semua keadaan ini. Adapun orang-orang zalim, yang suka berprasangka buruk kepada Allah, yang suka bersikap pesimis dan putus asa akan mencaci maki siapa saja, bahkan ada yang mengatakan negara telah gagal. Padahal mungkin, dirinya sendirilah manusia yang paling gagal itu. Wallau A’lam.
*Sekretaris PP MDS Rijalul Ansor
Ikuti Whatsapp Channel Republika
