Sejalan dengan pandangan Asvi, F.X Baskara Tulus Wardaya dalam bukunya berjudul "Membongkar Supersemar!: dari CIA hingga Kudeta merangkak Melawan Bung Karno" menuliskan, Amerika Serikat menyebut Supersemar sebagai sebentuk kudeta yang 'khas Indonesia'. Dalam laporan Dubes Green kepada Departemen Luar Negeri AS di Washington tertanggal 12 Maret 1966, dokumen itu mengatakan Supersemar adalah cara militer untuk memotong kekuasaan Bung Karno.

Hal itu disebut sebagai reaksi atas tindakan Bung Karno memecat Menteri Pertahanan Nasution dan mau menggantikannya dengan seseorang yang pro-Komunis. Amerika sendiri tampaknya tak keberatan dengan tindakan Soeharto itu. Bahkan, dalam dokumen tersebut, Amerika memakai istilah kepemimpinan Soeharto sebagai pemerintahan yang baru.

Sementara itu, dalam penafsiran Soeharto, seperti diungkapkan dalam otobiografinya, perintah itu dikeluarkan di saat negara dalam keadaan gawat di mana integritas Presiden, ABRI, dan rakyat sedang dalam bahaya. Sedangkan keamanan, ketertiban, dan pemerintahan berada dalam keadaan berantakan.

Dengan kata lain, A. Pambudi dalam bukunya berjudul "Supersemar Palsu: Kesaksian Tiga Jenderal" menuliskan, Soeharto menganggap Supersemar melebihi sekedar 'instruksi presiden', atau bahkan pemindahan kekuasaan eksekutif yang terbatas. Menurut penafsiran Soeharto, Supersemar adalah kekuasaan untuk bertindak apapun, selama itu dianggap perlu, dan dianggap relevan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

Namun dalam outobiografinya pula, soeharto mengatakan tidak pernah menganggap Supersemar sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan. Menurutnya, Surat Perintah 11 Maret itu juga bukan merupakan alasan untuk mengadakan kudeta secara terselubung. Ia menyebut Supersemar adalah awal perjuangan Orde Baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika