Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Friday, 4 Ramadhan 1442 / 16 April 2021

Kota Sukabumi Segera Bangun Mal Layanan Publik

Selasa 02 Mar 2021 23:30 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Andi Nur Aminah

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly

Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Menkumham Yasonna Laoly

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Pembangunan ini bertujuamn untuk mempermudah layanan ke masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Pemerintah Kota Sukabumi berkomitmen untuk membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal ini ditandai dengan kegiatan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi yang menandatangani komitmen pembangunan MPP yang disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Jakarta, Selasa (2/3).

"Penandatanganan ini menjadi komitmen bagi untuk dibangunnya MPP di Kota Sukabumi dalam mempermudah perizinan masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah," ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. 

Keberadaan MPP di kota untuk mempermudah masyarakat agar tidak perlu repot mengurus banyak hal baik administrasi hingga perizinan usaha dapat dilakukan dalam satu tempat. Nantinya lanjut Fahmi, warga bisa dengan cepat dan mudah serta nyaman dalam mengakses layanan di MPP. Langkah ini diberikan sebagai bentuk komitmen kepala daerah dalam memberikan layanan terbaik kepada warganya.

Baca Juga

Selain mempersiapkan sarana dan prasarana ungkap Fahmi, pemkot juga menyiapkan sumber daya manusia aparatur dalam MPP. Sehingga para aparatur mempunyai semangat yang sama untuk memberikan layanan yang mudah, nyaman, dan cepat.

Fahmi mengatakan, pada 2021 ini jadi momentum untuk bangkit dari krisis dan dampak pandemi. Harapannya dengan perubahan layanan publik yang lebih baik ini dapat mendorong kesejahteraan warga dan menjawab ekpektasi masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, melalui MPP yang telah dipersiapkan, setidaknya harus mampu mendukung kegiatan pemerintah dari fungsi ekonomi, terutama mempermudah dan mempercepat setiap izin. Khususnya izin-izin usaha untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Pembangunan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pengelolaan MPP dilakukan secara terpadu dan terintegrasi untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menambahkan, pihaknya mendukung pembangunan MPP karena pelayanan publik mendapat perhatian yang cukup besar dari Presiden. Sebab MPP menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik dalam masyarakat.n riga nurul iman

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA