Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

Sunday, 29 Sya'ban 1442 / 11 April 2021

38 Pemda akan Bangun Mal Pelayanan Publik

Senin 01 Mar 2021 23:27 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Ilham Tirta

Pemohon memberikan berkas kepada petugas di sebuah Mal Pelayanan Publik, Jakarta.

Pemohon memberikan berkas kepada petugas di sebuah Mal Pelayanan Publik, Jakarta.

Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Saa ini telah ada 35 MPP dengan karakterisktik sesuai daerah masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) semakin gencar di berbagai kota dan kabupaten. Rencananya, sebanyak 38 kepala daerah akan melakukan penandatanganan komitmen penyelenggaraan MPP bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo pada Selasa (1/3).

Sebanyak 24 bupati dan 16 wali kota akan melakukan penandatanganan komitmen tersebut. “Tujuan penandatanganan komitmen ini adalah wujud keseriusan kepala daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui MPP,” jelas Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa di Jakarta, Senin (1/3).

Selain itu, sebagai bentuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman, Kementerian PANRB juga menyelenggarakan knowledge sharing dengan narasumber yang berkompeten. Dalam pembagian ilmu pengetahuan itu akan disampaikan tentang tantangan perekonomian global dan daya saing investasi Indonesia, serta best practice penyelenggaraan MPP.

Saat ini telah diresmikan 35 MPP di Indonesia dengan karakterisktik sesuai dengan daerah masing-masing dari segi pengintegrasian layanan, pengintegrasian sistem, maupun sarana prasarana yang dimiliki. Pembentukan MPP tentu memerlukan komitmen yang kuat dari kepala daerah sebagai kunci utama keberhasilan dan dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu Kementerian PANRB memfasilitasi bagaimana komitmen kepala daerah agar lebih fokus untuk menyelenggarakan MPP, dengan langkah awal berupa penandatanganan komitmen pembangunan MPP,” ujar Diah.

Mulanya, terdapat 40 pemda yang berkomitmen membangun MPP. Namun dua daerah tidak hadir untuk menandatangani komitmen karena belum ditetapkannya kepala daerah pasca-pilkada.





BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA