Vaksinasi, Anggota DPR Sayangkan Sikap Represif Pemerintah

Perpres No 99 terkait Vaksinasi lebih menekankan pendekatan represif dari persuasif

Senin , 15 Feb 2021, 18:50 WIB
Petugas kesehatan bersiap untuk memberikan vaksin COVID-19, (ilustrasi).

Diberitakan sebelumnya Pemerintah akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima vaksin Covid-19 dan menolak mengikuti vaksinasi. Hal ini diatur dalam Pasal 13A ayat (4) dalam Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

"Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif," bunyi Pasal 13A ayat (4).

Dalam pasal tersebut dijelaskan, sanksi administratif yang diberikan dapat berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan juga denda.