Hal ini menjadi agenda penting untuk mencegah kenaikan pengangguran di kalangan lulusan vokasi. "Maka diperlukan menggalang sinergi dengan stakeholder supaya PJP ini juga sejalan dengan penguatan ketenagakerjaan nasional, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga bisa  menjawab tantangan sekaligus mengurangi pengangguran terutama dari lulusan vokasi," kata dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto turut memaparkan kebijakan yaitu program link and match paket 8+1. Program ini, dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Rencananya, program tersebut akan diintegrasikan dengan proses penyempurnaan konsep PJP tahun 2020-2035.

Program link and match ini meliput sejumlah strategi seperti penyelarasan kurikulum satuan pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan soft skill  melalui proses belajar berdasarkan proyek, pelibatan guru tamu dari industri dalam satuan pendidikan vokasi (minimal 50 jam per semester per prodi).

Selanjutnya, mengikuti magang minimal satu semester, penerbitan sertifikasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan pengajar vokasi di industri, membuat riset terapan yang menghasilkan produk berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta membuat komitmen untuk penyerapan lulusan di dunia usaha dan industri (DUDI), dan terakhir adanya beasiswa sekaligus donor dari industri untuk pengembangan pendidikan vokasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika