Namun, usai Asian Games IV digelar, panggung politik Indonesia berguncang. Tiga tahun setelahnya pecah pemberontakan G30 S PKI yang mengubah peta perpolitikan di Tanah Air. Rezim pemerintahan bersalin. Orde Lama runtuh, Soekarno lengser, berganti Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Pergantian rezim membuat nama GBK terusik. Pada masa pemerintahan Orde Lama, Presiden Soeharto melakukan upaya massif menghilangkan peran Presiden Soekarno melalui proses de-sukarnoisasi yang mengobarkan nama GBK.

Pada 1989, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 yang berisi tentang pergantian nama Gelora Bung Karno menjadi Stadion Utama Senayan. Yayasan pengelolanya pun diubah dari Yayasan Gelora Bung Karno menjadi Yayasan Gelanggang Olahraga.

Kebijakan disayangkan banyak pihak, tetapi tidak terdengar suara sumbang. Sikap represif pemerintah Presiden Soeharto terhadap perbedaan pendapat memaksa berbagai pihak yang keberatan memilih tutup mulut. Padahal, penghilangan nama GBK menghilangkan spirit sekaligus nilai historis dari kompleks olahraga tersebut.

Namun, satu dekade kemudian Presiden Soeharto mundur, Orde Baru hancur digantikan Pemerintah Reformasi. Desakan pengembalian nama GBK pun mencuat.

Peran Kiai NU di penamaan GBK kembali terjadi. Kali ini diaktori Ketua PBNU tiga periode, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang saat itu menjadi presiden menggantikan BJ Habibie.

Usulan pergantian nama itu, pertama kali muncul saat digelar rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan Mensesneg kala itu, yang juga menjadi Ketua Badan Pengelola Gelora Senayan (BPGS) pada 24 Oktober 2000. Usulan tersebut, kemudian direspon Presiden Gus Dur saat menghadiri HUT PDI Perjuangan ke-28 di Stadion Utama Senayan, pada 14 Januari 2001.

Janji Gus Dur lalu dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 7 tahun 2001 tentang pengalihan nama dari Stadion Utama Senayan kembali ke nama awal, Gelora Bung Karno.

Ikuti Whatsapp Channel Republika