Ia mencontohkan saat BPK melaksanakan tugas audit keuangan tahunan wajib pada semester I-2020 pihaknya juga melakukan kajian terhadap kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam menangani pandemi COVID-19.
Hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan kepada pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya masalah, tantangan strategis, berbagai jenis risiko dan mitigasinya.
Jenis risiko tersebut meliputi risiko strategis, risiko operasional, risiko integritas dan penipuan, risiko kepatuhan, dan risiko keuangan.
“Paruh kedua 2020 BPK mulai melakukan pemeriksaan. Beberapa laporan audit sudah dikeluarkan dan beberapa akan datang bulan ini. Kami berharap dapat menerbitkan laporan audit nasional awal tahun ini,” katanya.
Ia menuturkan audit tersebut bertujuan selain transparansi dan akuntabilitas juga mempromosikan nilai inklusivitas yang menekankan bahwa BPK membutuhkan peran dari multi-pemangku kepentingan.
“Kami yakin tidak ada yang dapat menyelesaikan masalah ini sendirian. Pendekatan multi-pemangku kepentingan mengundang kontribusi, koordinasi, dan kerja adalah jalan terbaik ke depan,” jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
